Batam Dibangun Bukan untuk Layani Singapura, tapi Mengalahkannya

Liputan6.com, Jakarta - Tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam telah membuat kegaduhan di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah pusat disebut-sebut berencana membubarkan BP Batam yang telah merugikan negara Rp 20 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Batam memberikan sinyal kuat bahwa duplikasi kewenangan ini harus diakhiri. Akibat adanya tumpang tindih tersebut, ia yakin perekonomian Batam tidak akan mampu berkembang.

"Jadi (pengelolaan Batam) sejak lahir memang salah, sehingga ada duplikasi kewenangan Pemkot, Otorita Batam, maupun pemerintah pusat dan akhirnya tidak mencapai target. Akibatnya, penerimaan pajak hilang Rp 20 triliun per tahun," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Selain itu, Tjahjo mengaku pemerintah berharap ada kejelasan pengelolaan Batam sebagai pusat industri ke depan. Dengan begitu, katanya, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menata kawasan ekonomi Batam, sehingga ada jaminan kepastian hukum guna melindungi investor eksisting dan melindungi investor baru.

Ia mengatakan pemerintah akan kembali menggelar rapat terbatas. Pada pertengahan Januari ini, pemerintah akan melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk diputuskan mengenai solusi duplikasi kewenangan tersebut.

"Tujuan kita bangun Batam kan bukan mau melayani Singapura, tapi mau menyaingi Singapura dan Malaysia. Jadi kalau saya jangan ada otorita, tapi semua menteri kasih masukan," ujar Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menegaskan rapat koordinasi hari ini bersama menteri-menteri terkait untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas Otorita Batam, termasuk mendengarkan berbagai masukan terkait iklim investasi di Batam.

"Perkembangan kondisi Batam sampai saat ini masih baik. Kita ingin iklim investasi di Batam meningkat karena potensinya masih cukup tinggi. Bahkan investor Singapura melihat Batam, Bintan dan Karimun masih bisa dikembangkan untuk wisata, industri dan lainnya," ujarnya.

Ia mengaku minat investor Singapura untuk menanamkan modalnya di Indonesia sangat tinggi, khususnya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Sibarani mengatakan unjuk rasa di Batam semakin berkurang, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Batam guna memastikan iklim investasi di lokasi tersebut.

"Itu tandanya Batam penting buat Indonesia, maka dari itu kita tingkatkan iklim investasi di sana dengan kebijakan yang tepat karena masih ada masalah ketenagakerjaan, dualisme kewenangan dan tata ruang wilayah," Franky memungkasi. (Fik/Gdn)**

**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6