Menaker Sebut Pekerja RI Harus Siap Hadapi MEA

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dia mengatakan dalam pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, kesiapan tenaga kerja memang menjadi perhatian penting. Kerja sama antara dunia usaha, pekerja, serta pemerintah harus terus dikompakkan untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia.

"Soal MEA sekarang ini bukan siap tidak siap, tapi harus siap. Tidak mungkin menunda persiapan karena ini telah dilaksanakan. Tapi saya yakin pekerja Indonesia telah siap menghadapi semua tantangan dalam era MEA ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Hanif menjelaskan beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain menetapkan 85 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta akreditasi 725 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Selain itu, kata Hanif, pemerintah juga telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai kesiapan menghadapi MEA.

"Ini semua bagian penting dari kita menyiapkan angkatan kerja agar mampu memimpin persaingan di MEA. Kita harus tingkatkan daya saing pekerja Indonesia agar bisa memenangkan persaingan di tingkat ASEAN dan Internasional," ia menjelaskan

Hanif mengungkapkan Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia dan  sumber daya alam yang berlimpah. Karena itu, Indonesia mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi bangsa yang maju dan besar apabila dapat mengolah sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, Indonesia dapat menjadi mesin raksasa yang produktif serta mampu bersaing secara optimal dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam MEA yang sudah diberlakukan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan memanjakan warga Indonesia di saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Alasannya, jika keistimewaan diberikan kepada warga indonesia, itu justru akan membuat daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional melemah.

Jokowi mengatakan 2016 adalah era kompetisi dan pasar terbuka. Oleh sebab itu, pemerintah tak mungkin terus-menerus memberikan perlindungan dan keistimewaan kepada warga negara Indonesia (WNI).

"Tahun ini kita masuk ke era MEA. Jadi tidak mungkin lagi kami melakukan proteksi dan perlindungan maupun memberikan subsidi berlebihan. Itu semua tidak mungkin," kata dia.

Oleh sebab itu, langkah yang bakal ditempuh oleh pemerintah adalah menempa daya saing SDM nasional. Selain itu, dukungan dari pemerintah hanya diberikan dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi.

"Jangan berharap negara akan proteksi. Subsidi besar-besaran hanya akan melemahkan daya saing kita. Cara itu sudah tidak lagi digunakan. Saat ini caranya adalah deregulasi untuk meningkatkan daya saing menjadi lebih baik," ia menegaskan.

Jokowi mengakui pekerjaan pemerintah sangat banyak. Pemerintah mesti bekerja keras meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan status sosial masyarakat.

Dia mengatakan dengan kondisi ekonomi yang sulit, ini justru menjadi kesempatan pemerintah untuk berbenah diri. "Kalau keadaan sulit orang akan maklum, justru buat saya ini kesempatan. Saya ajak tahun ini berbondong-bondong melakukan revaluasi aset, nanti keluar tax amnesty, tidak usah ragu lagi," kata dia. (Dny/Gdn)**


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6