Sukses

Perusahaan Cabut dari Batam Karena Demo, Ini Kata Kepala BKPM

investasi di Batam pada tahun lalu kurang menggairahkan dan diproyeksikan bernasib sama pada tahun ini.

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih menyangkal sejumlah perusahaan asing angkat kaki dari Batam. Lembaga ini menilai, iklim investasi di kota Batam sangat baik sehingga masih menjadi tujuan kegiatan penanaman modal baik dari asing maupun domestik.

Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) sebagai daerah pertumbuhan ekonomi meskipun ada masalah terkait dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Batam tidak bermasalah, memang ada dualisme, tapi penyelesaiannya tidak bisa grasak grusuk, karena kita harus memberikan kepastian pada investor dan untuk meningkatkan daya saing Batam," ujarnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, ditulis Selasa (12/1/2016).

Franky pun menegaskan, tidak ada perusahaan asing maupun domestik yang kabur dari Batam. Bahkan diklaim pengusaha masih tertarik menanamkan modalnya di kota tersebut. "Saya pernah ke Batam beberapa waktu lalu, ketemu 20 pengusaha dan masih melihat Batam sebagai tujuan investasi yang tepat," jelasnya.

Kata Franky, pemerintah perlahan mulai memperbaiki iklim investasi di Batam, baik dari segi keamanan, kepastian hukum maupun aturan ketenagakerjaan. "Keamanan sudah bisa dijamin, ketentuan tenaga kerja sudah lebih baik," tutur Franky.

Saat ini, dirinya mengaku, pemerintah pusat masih mencari solusi terkait dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Hasil dari rapat koordinasi antar Menteri terkait nantinya akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belum ada yang spesifik solusinya apa. Sifatnya masih diskusi, jadi belum final masih jauh," ucap Franky.

Sebelumnya, Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng mengaku, investasi di Batam pada tahun lalu kurang menggairahkan dan diproyeksikan bernasib sama pada tahun ini.

Calon penanam modal dikatakannya, masih menunggu perkembangan FTZ Batam sampai saat ini termasuk solusi pemerintah pusat (Pempus) atas 'perang dingin' terkait kewenangan BP Batam dan Pemko ‎Batam.

"Tahun lalu tidak terlalu banyak investor, dan di tahun ini belum ada yang masuk (rencana investasi). Investor kelihatannya wait and see dengan perkembangan FTZ Batam," ujarnya.

Bukan hanya faktor dualisme kewenangan antar otorita Batam, kata Tjaw, penyebab lain berkurangnya minat investasi di Batam karena maraknya aksi demo buruh. Dikatakan Tjawa, baik BP Batam maupun Pemko Batam seolah menutup mata termasuk kasus hengkangnya beberapa perusahaan asing dari Batam akibat tidak kuat lagi menghadapi situasi ini.

"Perusahaan yang angkat kaki juga karena tidak tahan menghadapi demo dan mogok kerja yang berlarut-larut tidak kunjung selesai. BP Batam dan Pemko Batam seakan tidak peduli akan hal ini dan menyerahkan semuanya kepada Disnaker serta aparat kepolisian," jelas Tjaw.

Menurut Tjaw, ada beberapa perusahaan asing yang sudah hengkang dari Batam di tahun lalu.

Di antaranya, awal tahun lalu ada PT Siemens Hearing System, perusahaan Jerman yang memutuskan angkat kaki karena mogok kerja dari serikat buruh dan berujung pada penutupan akses masuk ke perusahaan.

"Ada juga PT Fujitec Indonesia di Batamindo Industrial Park dan Nidec Servo Batam (dulunya PT Japan Servo Batam) hengkang dari Batam. Semuanya karena faktor demo dan ketenagakerjaan," terangnya. (Fik/Zul)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini