Pemerintah Selalu Berpihak ke UKM, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengungkapkan bahwa pemerintah selalu terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk tahun ini, pemerintah juga terus akan meningkatkan keberpihakan kepada sektor UKM. 

"Hal tersebut diikuti penambahan target penyaluran KUR sebesar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM‎, Jakarta, Jumat (15/1/2015).

Selain itu, untuk semakin mendorong pertumbuhan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM juga menurunkan suku bunga dan menambah target penyaluran KUR tersebut. Diharapkan,  dengan penurunan bunga akan semakin dapat memudahkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah‎ mengakses kredit perbankan.

Selama ini memang kesulitan bagi UKM untuk berkembang karena mereka dianggap tidak bankable oleh industri perbankan. Oleh karena itu, saat mengajukan pembiayaan ke bank biasanya pengusaha kecil dan menengah ditolak.

"Dengan ‎berbagai kemudahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah," tutur Braman.

Pemerintah melalui komite kebijakan kini tengah melakukan addendum terhadap perangkat aturan tentang KUR sehingga target penyaluran KUR 2016 sebesar Rp 100 triliun hingga 120 triliun dapat tercapai.

"Langkah yang dilakukan untuk mencapai target penyaluran KUR pemerintah akan melakukan perubahan beberap regulasi penyaluran KUR," pungkasnya. 

Sebelumnya, agar penyaluran pinjaman dalam program KUR bisa menjangkau lebih banyak masyarakat baik di daerah perkotaan maupun wilayah terpencil, pemerintah membuka peluang lebih besar bagi perbankan dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) untuk ikut menyalurkan KUR pada tahun ini.

Braman mengatakan, Komite Kebijakan KUR telah menyampaikan hal ini kepada Oritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya OJK yang akan menilai perbankan dan LKNB yang dinilai layak ikut dalam program penyaluran KUR.

"Sementara ini Komite Kebijkan telah minta pada OJK agar bank pelaksana KUR bertambah. Bagi pemerintah, semakin banyak penyalurnya akan makin cepat penyerapannya," ujarnya.

Braman mengungkapkan, saat ini telah ada tujuh bank mendapatkan restu dari pemerintah dan menyalurkan KUR tersebut, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Sinarmas, Bank BII Maybank, Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini telah ada 11 bank pembangunan daerah (BPD) yang tengah dievaluasi oleh OJK terkait dengan tingkat kesehatan dari bank-bank tersebut, antara lain Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Bali, Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank NTB, dan Bank BPD DIY.

"Khusus untuk BPD kan ada 13 bank yang pada Juni lalu memberikan usulan, tetapi baru dua, yaitu Bank NTT dan Bank Kalbar. Nah ini masih ada 11 lagi. Memang sudah ada 6 BPD yang dianggap sehat oleh OJK. Juga ada 10 bank swasta yang dianggap sehat," kata dia. (Pew/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6