Jurus Indonesia Salip Singapura di Sektor Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah isu keamanan, pemerintah menggenjot sektor pariwisata dalam negeri dengan melakukan berbagai upaya. Indonesia menargetkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Tanah Air mencapai 20 juta orang pada 2019.

Angka itu naik signifikan jika dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang datang di 2015 yaitu 10 juta orang. Hingga Oktober 2015, Kementerian Pariwisata mencatat realisasinya mencapai 8,017 juta.

Sejumlah pihak menyangsikan target tersebut. Tapi pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata yakin target sebanyak 20 juta wisatawan mancanegara tersebut bakal tercapai.

Sebab, masih banyak tempat wisata belum terjamah yang lambat laun muncul ke permukaan, dikembangkan pemerintah demi mendulang devisa dari pariwisata.

Upaya yang terus dikemukakan pemerintah salah satunya adalah pembebasan visa untuk wisatawan mancanegara. Total negara yang bakal dibebaskan visanya hingga 2016 ada 170 negara.

RI kalah dari Singapura

Sektor pariwisata Singapura jauh mengalahkan Indonesia. Padahal negara itu punya luas yang tak sampai separuhnya Indonesia, atau bahkan dengan Pulau Jawa pun masih besar Pulau Jawa.

Negara tetangga itu mengandalkan pariwisatanya dari sektor konsumsi. Tak heran Singapura disebut juga surga belanja di Asia, khususnya untuk barang-barang bermerek. Aspek yang mengalahkan Indonesia juga terkait tax refund atau pengembalian pajak.

Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan Indonesia sulit menjadi negara tujuan wisata belanja karena belum baiknya sistem pengembalian pajak seperti yang telah diterapkan oleh Singapura dan Hong Kong.

"Kita tidak bisa bersaing karena sistem pajak kita tidak terlalu bagus. Kamu beli barang misalnya Rp 10 ribu, kena tax 10 persen sudah Rp 1.000. Bagi ibu-ibu, Rp 1.000 saja sudah jadi masalah. Mereka bisa pindah ke toko sebelahnya. Apalagi kalau uS$ 1.000," ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan untuk mendorong wisata belanja di dalam negeri perlu ada keringanan pajak bagi wisatawan mancanegara. Penerapan kebijakan ini terbukti berhasil menjadikan Singapura menjadi surga belanja di kawasan Asia.

"Maksudnya itu kan ini supaya bersaing. Kalau misalnya orang bisa belanja ke Indonesia. Kan, kalau kita belanja di luar negeri pajaknya dikembalikan. Maunya kita bisa terapkan hal sama," kata dia.

Kawasan belanja seperti Singapura

Salah satu kelemahan Indonesia jika dibandingkan Singapura dari sisi pariwisata adalah dari sisi wisata belanja. Negara ini juga disebut surga belanja bagi mereka pemburu pakaian bermerek.

Singapura punya banyak kawasan wisata, atau shopping street yang selalu penuh oleh wisatawan. Di sana mereka membeli oleh-oleh khas negara tersebut.

Nah, Indonesia masih kurang kawasan seperti itu. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki kawasan belanja (shopping street) seperti Orchard Road di Singapura.

Padahal di negeri singa tersebut, Orchard Road menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan asing, terutama wisata belanja.

"Kita tidak ada shopping street semacam Orchard Road. Di situ kan satu jalan, kiri kanan ada tempat belanja. Di Melbourne. Juga satu jalan. Pedestriannya lebar, orang bisa belanja. Kalau mal di Indonesia cocok untuk warga. Kalau mal di Jakarta Selatan cocok untuk warga Jakarta Selatan, di Jakarta Timur cocok untuk warga Jakarta Timur, dan seterusnya. Papi kurang bagus untuk wisatawan mancanegara," ujarnya.

Menurut Arif, di Indonesia sebenarnya sangat memungkinkan untuk dibangun shopping street, seperti di Bandung dan Yogyakarta.

Pasalnya kedua provinsi ini telah memiliki ruas jalan yang terkenal sebagai pusat belanja dan wisata, seperti Jalan Cihampelas di Bandung atau Jalan Malioboro di Yogyakarta.

"Yang paling memungkinkan itu di Bandung karena sudah punya Jalan Cihampelas dan Jalan Riau. Shopping street di Jogja juga oke. Dulu di Surabaya sudah punya. Jadi daerah maka yang sudah siap akan kita dukung. Kita harus punya street shopping yang bagus," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina mengatakan, pembangunan shopping street bisa dilakukan di wilayah yang pariwisatanya sudah terkenal seperti di Kuta, Bali.

Pembebasan visa 170 negara

Kementerian Pariwisata menargetkan penambahan fasilitas bebas visa bagi 80 negara pada tahun ini. Sepanjang tahun ini pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asing mencapai 12 juta wisatawan.

Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, pada tahun ini Kementerian Pariwisata akan mengusulkan penambahan fasilitas bebas visa bagi 80 negara setelah sebelumnya ada 90 negara yang telah dibebaskan visanya hingga saat ini.

"Jadi pertama kan 15 negara, kemudian tambah lagi 30 negara, kemudian tambah lagi jadi 90 negara. Itu sudah selesai. Di 2016 kita tambah lagi 80 negara," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini jumlah negara yang mendapatkan bebas visa di Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan fasilitas bebas visa yang diberikan oleh Malaysia.

"Jadi nanti kita harapkan totalnya (negara yang bebas visa) 170 negara. Saat ini Malaysia sudah162 negara. Jadi akan lebih tinggi sedikit dari Malaysia," kata dia.

Menurut Arif, pemberian fasilitas bebas visa ini menjadi cara yang paling cepat untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Pasalnya, hingga 2015 lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia baru mencapai 10 juta wisatawan, sedangkan Malaysia sudah mencapai 25 juta wisatawan dan Thailand yang mencapai 27 juta wisatawan.

"Itu (fasilitas bebas visa) memang cara paling cepat (mendatangkan wisatawan mancanegara)," tandasnya.

Sebelumnya atau pada 2015 kemarin, Pemerintah telah mengeluarkan aturan bebas visa bagi kurang lebih 80 negara. Berikut daftar sementara beberapa negara atau kebangsaan menerima bebas visa:

Australia, Ukraina, Kenya, Serbia Montenegro, Sudan, Nepal, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Senegal, Sri Lanka, Zimbabwe, Palestina, Pakistan, dan Honduras.

Kemudian ada Mongolia, Uruguay, Uganda, Bosnia dan Herzegovina, Kosta Rika, Mali, Albania, Mozambik, Makedonia, FYR, Comoros, El Savador, Madagaskar, Zambia, Moldova, dan Georgia.

Selain itu, ada Burkino Faso, Namibia, Kiribati, Trinidad dan Tobago, Guetemala, Gambia, Armenia, Bolivia, Bhutan, Cote d'Ivoire, Mauritania, Jamaica, Paraguay, Korea Utara, Benin, Tajikistan, Cuba, Dominican Republic, Somalia, serta Rwanda.

Pemerintah juga mengusulkan untuk bebas visa bagi Tonga, Andorra, Solomon Islands, Botswana, Belize, Togo, Malawi, Cape Verde, Turkmenistan, Chad, Lesotho, Burundi, Nicaragua, Saint Kitts dan Navis, Grenada, Tuvalu, Gabon, Barbados, Vanuatu, Bahamas, dan Haiti.

Kemudian ada Guyana, Swiss, Samoa, Nauru, Antigua dan Barbuda, Palau, Saint Lucia, Sao Tome dan Principe, Saint Vincent dan The Grenadines, Mauritius, Marshall Islands, Puerto Rico, dan Guinea.

Teror bom tak surutkan pariwisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan teror bom yang terjadi pada 14 Januari 2016 lalu tak berpengaruh pada pariwisata. Arief ingin Indonesia belajar dari teror bom di bangkok Thailand.

Kala itu Bangkok pun diguncang teror bom, namuan tak lama kondisi Thailand bisa pulih dari kegelisahan dan ketakutan wisatawan. Pariwisata di negara tersebut pun kembali normal.

"Jadi kita harus cepat recovery dan teman-teman bekerja semua. Crisis center langsung on," ungkap Menteri Arief.

Bercermin dari kejadian bom Bangkok beberapa waktu lalu, Arief Yahya menuturkan Indonesia dapat belajar dari kejadian tersebut. Pemerintah di sana langsung menyuruh beberapa orang untuk mempelajari cara kerja tim yang menangani ledakan di Bangkok itu.

"Bom yang terjadi di Bangkok itu cukup besar dan tidak sampai dua bulan sudah recovery penuh. Saya harapkan itu juga yang kita laksanakan," imbuh Menteri Arief.

Selain itu, Arief juga berharap peran semua pihak agar tidak memperkeruh dengan menyebarkan berita yang negatif mengenai kejadian ini. Hal itu bertujuan agar tidak memperkeruh suasana dan menjadikan sektor pariwisata nasional, khususnya pariwisata Jakarta anjlok.

"Bukan hanya pariwisata yang akan langsung terkena. Pariwisata itu, hubungannya linier dengan isu keamanan. Mohon mengerti kalau isu keamanan katakanlah hanya naik 10 persen pariwisatanya naik 10 persen. Kalau turun 10 persen pariwisatanya juga akan turun 10 persen," katanya menambahkan. (Zul/Ndw)