Sukses

Gelombang PHK Hantui Indonesia

Lambatnya laju perekonomian berdampak serius pada banyak sektor.

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui Indonesia. Lambatnya laju perekonomian berdampak serius pada banyak sektor.

Daya beli turun, harga komoditas lemah menyebabkan banyak perusahaan terpukul. Mereka memutar otak, mencari strategi untuk melakukan efisiensi. Efisiensi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari biaya operasional dipangkas, hingga yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja. Alhasil, banyak orang kehilangan pekerjaan.

Fenomena itu kini tengah menghantui sejumlah perusahaan di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan ribuan buruh bakal kehilangan pekerjaannya terhitung mulai Januari-Maret 2016. Buruh-buruh tersebut berasal dari berbagai sektor seperti tekstil, otomotif sampai tambang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, beberapa perusahaan akan melakukan PHK dengan tidak memperpanjang kontrak ribuan karyawannya.

Adapun perusahaan tersebut antara lain PT Panasonic, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, PT Ford Indonesia. Kemudian PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin,PT Mushashi, PT Sunstar.

"Ke semua pabrik tersebut berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, Medan, bahkan anggota KSPI yang kena PHK di industri pertambangan dan perminyakan (KKKS) sudah mulai melaporkan ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh," kata dia.

Dia menuturkan, banyak jumlah karyawan yang kehilangan pekerjaan karena pemerintah tak memberikan informasi mengenai hal tersebut. Kemudian, karena formula upah dianggap tak bisa menaikkan daya beli masyarakat.

"Kebijakan upah murah pemerintah melalui PP No 78/2015 tentang pengupahan, faktanya semua harga barang, ongkos transportasi tetap mahal, dan sewa rumah mahal walaupun harga BBM sudah diturunkan tidak ada efek," jelas dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk membatalkan formula upah tersebut. Dia bilang akan menggelar aksi turun ke jalan pada 6 Februari 2016.

"20 ribu buruh akan kembali aksi turun ke jalan menolak PHK dan menolak upah murah pada 6 Februari di istana dan MA serta aksi serempak puluhan ribu buruh di Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, Makassar, pada tanggal tersebut," tandas dia.

PHK ChevronSalah satu perusahaan yakniChevron dikabarkan telah melakukan PHK sebanyak 1.500 orang karyawannya. Menteri Tenaga KerjaHanifDhakiri memanggil perusahaan minyak tersebut.

Jika memang Chevron benar telah melakukan PHK karyawannya, sedikit tak mengejutkan. Pasalnya harga minyak tak juga berada di level yang dinilai aman. Harganya terus turun lantaran kelebihan pasokan. Bahkan beberapa pengamat meramal harga minyak bisa sentuh US$ 20 per barel.

Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia,‎ Yanto Sianipar membenarkan perusahaannya sedang melakukan efisiensi. Namun dirinya enggan menyebut langkah yang dilakukan ini merupakan pemutusan hubungan kerja.

"Sebenarnya lebih bagus efisisensi," kata Yanto, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Yanto tak mau memberikan informasi lebih lanjut mengenai kabar ribuan karyawan Chevron bakal di-PHK. Dia juga enggan menyebut Chevron telah melakukan perampingan jumlah karyawan.

"Dalam perubahan model bisnis terkait perubahan struktur dan ukuruan organisasi saya tidak bisa menyebut perampingan, ini sedang berjalan prosesnya, kami tidak bisa jauh memberi informasi," terang Yanto.

Kondisi sulit di sektor minyak juga terjadi tak hanya di Indonesia. Negara luar terutama penghasil minyak pun berteriak karena kejadian ini. Banyak yang menyebut mereka pun telah memberhentikan banyak karyawannya.

Sektor migas teriak, karyawan diberhentikan

Di dalam rumah bangsa Indonesia Sektor Hulu Migas ibarat sebuah 'dapur' negara.

Seperti yang dibilang tadi, harga minyak yang anjlok jadi mimpi buruk bagi para pekerja yang kerja di sektor ini. Bagi yang masih bekerja, ada yang mengatakan istilahnya mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejumlah karyawan pun sudah terlebih dahulu di-PHK.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara pernah mengungkapkan, di dunia, perusahaan minyak ditaksir sudah mem-PHK ratusan ribu karyawannya.

"Perusahaan minyak maupun industri yang berhubungannya, seperti kontraktor, industri pendukung di seluruh dunia tercatat sudah mem-PHK sekitar 250 ribu orang," katanya Senin pekan lalu.

Kebijakan pengurangan karyawan, kata Marwan, tidak bisa lagi terhindarkan meskipun beberapa perusahaan minyak maupun negara produsen minyak mentah mempunyai dana cadangan hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS). Misalnya Arab Saudi, dan lainnya.

"Tapi tabungan (dana cadangan) itu untuk berapa lama sih mempertahankan operasional dan karyawannya, kan juga ada batasnya. Sedangkan perusahaan minyak maupun kontraktor di Indonesia tidak punya dana cadangan, sehingga jalan satu-satunya PHK," terang Marwan.

Pemerintah turun tangan

Aksi solidaritas itu terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja tambang di Indonesia. Tampak salah satu simpatisan tampak memegangi salah satu makam sebagai simbol kesedihan terhadap nasib pekerja tambang (Liputan6.com/Andrian M T

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi perusahaan pencari migas. Penawaran tersebut diberikan sebagai salah satu usaha untuk mencegah terjadinya PH para pekerja di perusahaan pencari migas akibat adanya penurunan harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ‎I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus untuk menghindari terjadinya PHK besar-besaran di sektor hulu migas di Indonesia.

PHK tersebut terjadi karena penurunan harga minyak yang mengakibatkan beberapa perusahaan pencari migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus melakukan efisiensi.

"Kami sangat konsen dengan keadaan di sektor migas saat ini. KKKS seperti Chevron dan sebagainya tersebut kami minta untuk tidak melakukan PHK besar-besaran," kata Wiratmaja.

Pemerintah akan menawarkan insentif untuk menghindari PHK ke KKKS. Insentif tersebut diharapkan akan mengurangi beban perusahaan dalam menghadapi anjloknya harga minyak ‎dunia.

"Dari situlah mereka butuh apa, sekarang lagi diskusi ada yang minta tax holiday, ada yang minta moratorium eksplorasi dan sebagainya ini sedang kami bahas, supaya industri hulu tetap jalan," tutur Wirat.

Menurut Wirat, jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, dilakukan secara natural, seperti habisnya masa bakti pekerja. Bukan karena penurunan harga minyak dunia.‎ Pemerintah bisa campur tangan untuk urusan PHK tersebut, karena perwakilan pemerintah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah berkontrak dengan KKKS.

"Kalaupun ada pengurangan itu natural aja, artinya yang pensiun atau yang pindah kerja, jadi tidak ada pemberhentian besar-besaran," terangnya.

Sektor otomotif juga kena dampak perlambatan ekonomi

Suasana di salah satu dealer mobil Ford di Jakarta, Selasa (26/1). Ford memastikan para konsumen dapat tetap mengunjungi dealer Ford untuk layanan penjualan, servis, dan garansi hingga beberapa waktu ke depan di tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jika PHK di sektor minyak terjadi karena harga minyak yang terus anjlok, lain halnya di sektor otomotif dan elektronik.

Di sektor otomotif, sebanyak 2.200 karyawan terancam kena PHK karena Ford, perusahaan produsen mobil asal Amerika Serikat angkat kaki dari Indonesia.

Ford sejatinya tak punya pabrik produksi atau perakitan mobil di sini. Tapi mereka membuka 44 dealer resmi di Indonesia yang menurut Kementerian Tenaga Kerja menyerap 2.200 karyawan.

"Pihak Kemnaker telah mengirimkan tim untuk berkoordinasi langsung dengan manajemen FMI yang menutup kegiatan operasi di Indonesia. Kita ingin memastikan para pekerjanya mendapatkan hak-hak dasarnya bila terjadi proses PHK," kata Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kemnaker, Sahat Sinurat.

Penjualan mobil Ford terus menurun seiring berjalannya waktu, apalagi diperparah dengan perlambatan ekonomi. Pengamat juga menghubungkan penurunan penjualan mobil Ford dengan turunnya harga komoditas tambang.

Sektor pertambangan juga termasuk yang tengah kesulitan. Harga komoditas yang rendah membuat para produsen mengerem produksinya. Nah jika dikaitkan, produk kendaraan Ford banyak dipakai untuk aktivitas tambang.

Jika aktivitas tambang tak lagi ramai, otomatis penjualan mobil Ford pun menurun. Namun itu hanya salah satu asumsi dari alasan kenapa pabrikan mobil ciptaan Henry Ford itu hengkang dari Indonesia.

2 perusahaan elektronik dikabarkan tutup

Sebagian besar yang dipecat bekerja di divisi lifestyle, dan diketahui memang bergerak memproduksi produk elektronik untuk konsumen.

Yang terbaru, ada kabar menyebutkan bahwa dua perusahaan elektronik yakni Toshiba dan Panasonic mulai menutup pabriknya di Indonesia. Jika benar itu jelas menyebabkan banyak orang bakal kehilangan pekerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Toshiba telah menutup pabrik televisi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat. Padahal satu pabrik ini yang tersisa dari enam perusahaan Toshiba lain yang sudah tutup sebelumnya dalam 10 tahun terakhir.

"Yang tutup ini adalah pabrik televisi Toshiba terbesar di Indonesia, selain di Jepang. Karyawan yang di PHK lebih dari 900 orang," katanya.

Saat ini, sedang terjadi proses negosiasi pesangon antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja pabrik tersebut.

Perusahaan lainnya, kata Said yang ikut terhantam pemburukan ekonomi adalah Panasonic lighting. Sebanyak dua pabriknya resmi ditutup, seperti Panasonic Lighting Indonesia (PLI) di Pasuruan, Jawa Timur di awal Januari ini dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada Februari 2016.

"Pabrik di Pasuruan mempekerjakan lebih dari 600 orang dan sudah di PHK. Sedangkan pabrik yang di Bekasi PHK hampir 1.000 lebih karyawan," ucap Said.

Dengan demikian, Said menyebut, total karyawan atau buruh yang terkena PHK lebih dari 2.500 orang. "Ini jadi sinyal negatif bagi investasi di Indonesia," paparnya.

Namun belum ada konfirmasi dari pihak kedua perusahaan tersebut. Baik pemerintah hingga kalangan asosiasi pengusaha pun mengatakan baru mendengar kabar tersebut. (Zul/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini