YLKI Minta Pemerintah Batalkan Proyek Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah segera membatalkan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung.

Alasannya, proyek senilai US$ 5,5 miliar ini diprediksi tidak akan laku seperti yang dibayangkan sehingga hanya akan membebani negara.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menganggap, kereta cepat Jakarta-Bandung hanya proyek politis yang dipaksakan pemerintah. Moda transportasi tersebut juga dinilai tidak dibutuhkan masyarakat Indonesia.

"YLKI tidak sepakat dengan pembangunan kereta cepat, karena proyek ini politis dan terlalu dipaksakan. Tidak mengusung kepentingan masyarakat sebagai konsumen," jelas Tulus saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Tulus menuding, kereta cepat hanya akan menguntungkan para pemilik modal besar, termasuk pelaku usaha di bisnis properti.

"Kereta cepat hanya dijadikan kedok saja, karena pebisnis properti yang akan lebih banyak bermain karena pemerintah mementingkan pengusaha properti. Ini harus diwaspadai," dia menjelaskan.

Sementara proyek kereta cepat, lanjut Tulus, diyakini tidak akan laku karena hanya membebani masyarakat dengan tarif mahal, apalagi hanya untuk rute Jakarta-Bandung.

"Kalau membebani masyarakat, risikonya tidak laku. Saya prediksi tidak laku, karena banyak akses menuju Bandung yang lebih efisien dan murah. Jakarta ke Bandung cuma 37 menit, tapi akses dari dan menuju stasiun macet bisa 1,5 jam," tutur dia.

Atas dasar itu, YLKI meminta pemerintah membatalkan proyek kereta cepat. "Lebih baik dibatalkan daripada nantinya hanya membebani negara," saran Tulus.  (Fik/Nrm)