Menaker Minta Pengusaha Tahan Diri dari Kebijakan PHK Buruh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan pemerintah terus memantau kabar langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.

"Kalau soal isu PHK kita terus kita cek, periksa, dan klarifikasi untuk mendapatkan kepastian soal itu. Karena banyak juga isu-isu PHK yang beredar di sosmed itu isu PHK lama yang didaur ulang," jelas dia di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Hanif mengaku pihaknya tengah meminta klarifikasi kepada 4 perusahaan asing yang dikabarkan merumahkan pekerjanya. Perusahaan dimaksud yakni Chevron Indonesia, Panasonic, Toshiba, dan Ford Motor Indonesia.

"Yang 4 ini juga lagi kita klarifikasikan semua. Yang lain masih kita cek‎," ujar politikus PKB ini.

Hanif menjelaskan, pemerintah tentu berharap tidak ada langkah PHK dari perusahaan-perusahaan asing tersebut. Jika bisa lebih baik dicarikan jalan keluar ketika ada masalah daripada merumahkan pekerja.

Sebab, lanjut Hanif, di tengah sulitnya lapangan pekerjaan seperti ini langkah PHK mesti dihindari.‎ Dengan mengedepankan dialog antara perusahaan dan pekerja untuk mencarikan jalan tengah.

Pemerintah juga akan mencarikan alternatif jika sewaktu-waktu solusi di internal perusahaan menemui jalan buntu.

"Jadi pertama PHK harus dihindari. Kedua kalau memang tidak bisa dihindari ya didialogkan dulu solusi yang tepat seperti apa. Di luar itu pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti program pelatihan, program padat karya, program usaha. Itu pasti," dia menambahkan. (Oscar/Nrm)