Menhub Jonan Tegaskan Tak Ada Jaminan Finansial Buat Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial apapun kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam pembangunan proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini menepis semua anggapan yang menyatakan, jika dalam proses pembangunan dan operasional mengalami kerugian, maka biayanya akan ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Jonan, proyek kereta cepat ini bukan proyek pemerintah, melainkan proyek bisnis antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan China. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi izin dan pengawas jalannya moda transportasi tersebut.

"Proyek ini bukan proyek pemerintah dan pemerintah tidak ada jaminan apapun," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (2/12/2016).

Namun lanjut Jonan, pemerintah hanya akan memberikan jaminan terkait dengan masa konsesi. Hal ini dianggap penting untuk menjamin pengoperasian kereta cepat tersebut dilakukan bersama antara Indonesia dan China melalui KCIC dalam jangka waktu 50 tahun. Terlebih lagi, investasi kereta cepat ini murni bersifat business to business dan tidak memakai anggaran negara.

"Kecuali jaminan konsesi kalau sudah diberikan dalam waktu tertentu. Itu kalau ada perubahan peraturan itu konsesinya tidak bisa dibatalkan karena ini kan investasi swasta," kata dia.

Selain itu, menurut Jonan, seharusnya pembangunan kereta cepat ini seharusnya disambut dengan baik. Pasalnya kereta cepat ini merupakan moda transportasi baru di Indonesia dan tidak dibangun dengan menggunakan uang negara.

"Tapi ini ada pihak swasta non-APBN yang mau bangun sarana transportasi baru, seharusnya menurut saya kecuali ada masalah lain, masyarakat seharusnya juga senang, karena tidak ada biaya APBN. Ini sama contohnya, ada maskapai penerbangan baru yang mau menerbangi bandara-bandara terpencil. Kalau tidak minta subsidi atau apapun dari pemerintah itu bagus sekali," kata Jonan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebutkan bahwa pro dan kontra yang terjadi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung muncul karena kurangnya penjelasan utuh dari pemerintah terhadap publik.

"Sepekan terakhir muncul pro dan kontra di publik. Presiden melihat pro dan kontra karena belum ada penjelasan utuh dari Menhub, Menteri LHK, dan pihak KCJ sendiri,"

Meski demikian, lanjut Johan, Presiden Jokowi terbuka untuk masukan dan kritik publik terkait proyek kereta cepat ini. "Pembangunan kereta cepat ini, Presiden sangat concern terhadap apa yang jadi kritik atau masukan publik terkait pembangunan," ujar Johan.

Johan juga menambahkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah langkah pertama untuk pembangunan transportasi massal kereta api di Indonesia. Proyek kereta cepat ini rencananya selesai pada 2018 dan diharapkan mulai operasi pada 2019. Nantinya, akan dilakukan pembangunan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua sepanjang 3.258 km. (Dny/Gdn)