30% Pabrik di Batam Berencana Pindah ke Vietnam dan Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain karena berbagai alasan. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain, Malaysia dan Vietnam.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto membenarkan hal ini.

"Yang jelas faktanya 30 persen dari total ratusan pabrik di Batam punya keinginan keluar. Kebanyakan adalah pabrik otomotif, elektronik, dan lainnya. Kemarin saja sudah banyak yang pindah," kata Nuryanto saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  di Jakarta, Jumat (19/2/2016).  

Lebih jauh, dia mengatakan, perusahaan atau pabrik tersebut berniat pindah karena berbagai alasan. Mulai dari tidak kompetitif, dualisme kewenangan, ketidakpastian berusaha sampai demo buruh yang marak terjadi di Batam.

"Mereka merasa tidak kompetitif lagi, karena ada negara lain yang lebih baik manajemennya, seperti di Malaysia dan Vietnam. Yang paling mempengaruhi memang demo buruh, orang mau dapatkan lebih baik dengan cara seperti itu," dia menjelaskan.

Dia menuturkan, perusahaan tersebut berniat pindah ke negara seperti Vietnam dan Malaysia karena dinilai lebih menjanjikan kemudahan dan kepastian berusaha.

Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa banyak pekerja yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika perusahaan di Batam tersebut jadi memindahkan usahanya.

"Belum tahu berapa karyawannya. Tapi dari berbagai diskusi, sebanyak 30 persen dari pabrik mau pindah. Itu niat mereka," tegasnya.

Investasi Masuk

Kabar baiknya. Seiring rencana kepindahan banyak perusahaan dari Batam, ternyata diikuti rencana investasi baru dari berbagai perusahaan asing.

Nuryanto menyebut, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) ini kebanyakan berasal dari China. "Ada yang mau keluar, tapi ada yang mau masuk juga. Sudah dalam antrean. Datang dari perusahaan asal China dan negara lain," dia mengungkapkan.

Namun demikian, dia mengaku rencana investasi tersebut terganjal masalah lahan di Batam. Saat ini, cukup sulit mencari tanah di Kota Batam. "Mereka mau lahan clean dan clear, tapi kenyataannya sudah banyak dikuasai orang lain," dia memaparkan.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperbaiki iklim investasi di Batam. Salah satunya mengakhiri dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Makanya kita perbaiki, kita benahi supaya mengurungkan niat 30 persen perusahaan itu hengkang," tandas Nuryanto.(Fik/Nrm)