Harga Gas di Indonesia Belum Adil

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa harga jual gas di Indonesia masih belum memenuhi aspek keadilan. Menurut Kementerian ESDM, harga gas belum adil karena masih ada daerah-daerah yang terkena harga tinggi jika dibanding dengan daerah lain.

Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyebutkan, wilayah yang mendapat harga gas tinggi salah satunya adalah Sumatera Utara. Sedangkan daerah yang mendapat harga gas rendah adalah Jawa Barat.

Penyebab harga gas di satu daerah dengan daerah lain berbeda karena proses penjualan gas dari hulu ke pengguna gas berlapis. Ada daerah yang proses penyaluran gas dari penjual ke pengguna lebih panjang jika dibanding dengan daerah lain. 

"Harga gas dengan sistem yang ada sekarang ini belum adil. Ada harga di bawah US$ 2 per MMBTU dan ada yang di atas US$ 13 PerMMBTU," kataWirat dalamdiskusi‎ Pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) nomor 37 tahun 2015 di Tengah Plus Minus Implementasi Tata Kelola MigasNasional‎, diJakarta, Rabu (24/2/2016).

Kementerian ESDM telah berupaya membuat harga gas sama di seluruh wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015.

Dalam aturan ini mewajibkan penjual gas bumi memiliki fasilitas pipa dan penjualan gas harus langsung ke pengguna gas dan tidak boleh dijual ke penjual gas lagi. Dengan langkah ini diharapkan dapat memotong mata rantai penjualan gas.

"Trader berlapis membuat harga gas relatif mahal. Dengan adanya permen 37 maka hal tersebut tidak ada lagi. Jika dilihat, satu end user ada 3-5 lapis trader dalam transaksinya," tutur Wirat.

Melalui revisi Peraturan Menteri tersebut juga akan mendorong pembangunan infrastruktur gas. Sehingga dapat mewujudkan sistem penyangga gas "Ini mengarah pada sistem penyangga gas tadi," tegasnya.

Menteri ESDM Sudirman Said melanjutkan, melalui Peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi pemain gas yang ser‎ius membangun infrastruktur dan hukuman bagi pemain yang tidak memiliki kapasitas. ‎"Reward yang tidak serius, seperti saya di kantor yang bermasalah ditindak," tutup Sudirman. (Pew/Gdn)