Pengusaha Minta Pemda Tak Intervensi soal Harga Kantong Plastik

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah daerah untuk tidak mengintervensi besaran harga untuk kantong plastik berbayar. Pasalnya, toko retail modern sudah mempunyai mekanisme sendiri terkait perhitungan harga kantong tersebut.

Wakil Ketua Umum APRINDO Tutum Rahanta mengatakan, berdasarkan perhitungan asosiasi, harga kantong plastik yang biasa digunakan masyarakat saat berbelanja hanya sekitar Rp 200 per lembar. Sedangkan pemerintah daerah menetapkan harga kantong lebih besar dari harga tersebut.

Sebagai contoh di DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memasang harga Rp 5.000 per lembar untuk kantong plastik yang digunakan masyarakat untuk berbelanja di retail modern. Harga tersebut dinilai kelewat mahal.

"Dengan Rp 200 ini saja belum selesai, pemerintah daerah sudah mengatakan Rp 5.000, Rp 7.500, Rp 10.000. Pak Wagub ini tidak paham simulasi Rp 5.000 dari mana," ujar dia di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Selain itu, ‎jika dikenakan harga kantong plastik yang terlalu mahal, dikhawatirkan justru akan menjadi ladang pungutan yang tidak jelas tujuannya. Oleh sebab itu dia meminta tidak ada intervensi terkait harga kantong plastik tersebut.

‎"Kalau kami diminta tanggung jawab, kami belum siap. Itu kalau ini dianggap pungutan. Jadi kami meminta janganlah kami dibebani dengan hal-hal yang demikian‎," kata dia.

Tutum juga menyatakan jika ditentukan oleh pemerintah daerah, maka harga kantong plastik di masing-masing daerah akan berbeda-beda. Hal ini justru dinilai akan membingungkan pengusaha retail modern dan masyarakat.

‎"Dengan adanya batasan harga bikin orang bingung. Selain itu, mekanisme kami dengan computerize. Kalau tiap kota beda-beda nanti jadi kacau," kata dia. (Dny/Ahm)