Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia, PNS Siap-siap Bertugas di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia ditargetkan memiliki pemerintahan kelas dunia (World Class Government) pada 2025. Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy mengatakan, birokrasi Indonesia membutuhkan kerja keras yang saling bersinergi dan berkelanjutan.  

Reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama ini dikatakan belum signifikan sehingga diperlukan percepatan, seiring kompetisi global yang tak bisa ditawar-tawar lagi. "Peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi, tidak bisa lagi menoleransi PNS yang asal kerja saja," kata dia di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Menurut Yuddy, setiap PNS dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. Dengan profesionalisme yang baik ini, akan terwujud standardisasi kompetensi sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara.

“Kondisi ini memungkinkan setiap ASN ditugaskan di berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan sehingga pada akhirnya ASN mampu menjadi perekat pemersatu bangsa,” ungkap dia.

Dia menambahkan, tahun ini Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu menuntut birokrasi pemerintahan yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga harus ikut bertanggung jawab menyusul penetapan Sustainable Development Goals (SDGs) Sidang Umum PBB menjelang akhir 2015. Oleh karena itu, agenda reformasi birokrasi merupakan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hal itu secara jelas terlihat dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita, yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019,” kata dia.

Terkait hal ini telah ditetapkan tiga sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Yuddy mengungkapkan, reformasi birokrasi sebenarnya sudah mencapai beberapa kemajuan, terkait dengan indikator sasaran birokrasi. Pertama, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel terdapat peningkatan rata-rata nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat K/L dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada 2015.

Kedua, untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, pada 2015 telah dilakukan Percepatan Penataan Organisasi Kabinet Kerja yang diikuti dengan kebijakan pembubaran 12 lembaga non-struktural (LNS).

Ketiga, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sejak 2014 telah dilaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik.

“Beberapa inovasi kita memperoleh penghargaan kelas dunia dari United Nations Public Service Awards (UNPSA) pada tahun 2015,” imbuh Yuddy.

Namun diakui bahwa berbagai capaian itu belum cukup, dan diperlukan akselerasi untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme PNS agar memiliki daya saing yang kuat, Kementerian PAN-RB terus mengupayakan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN, moratorium penerimaan CPNS, pengisian jabatan pemimpin tinggi secara terbuka, dan lain sebagainya. (Yas/Nrm)