Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan, mengatakan, bocoran 11,5 juta dokumen Panama Papers menjadi referensi Ditjen Pajak untuk memeriksa atau menginvestigasi lebih dalam nama-nama tersebut.

"Ada sebagian nama yang kita cek memang punya akun di luar negeri yang belum pernah dilaporkan," tegas Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (7/4/2016).

Meskipun enggan membocorkan lebih detail, Bambang mengaku, pemerintah akan menyelesaikan penelusuran tersebut setelah ada kelengkapan data yang dimiliki Ditjen Pajak. "Nanti kalau datanya sudah lengkap kita selesaikan," ujarnya.

Menurut Bambang, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan keluar terbaik agar aset maupun harta kekayaan orang-orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri, pulang kampung. Efeknya, penerimaan pajak terdongkrak karena ada tambahan puluhan triliun rupiah dari tax amnesty.

"Tax amnesty adalah cara paling baik karena tentunya kita berharap repatriasinya, bukan hanya sekadar membayar pajak," ujarnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan tax amnesty masih diliputi ketidakpastian karena harus menunggu persetujuan DPR. Sementara pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran di APBN 2016.

Bambang mengaku, pemerintah telah menyusun strategi kedua untuk mempercepat repatriasi apabila tax amnesty gagal dijalankan. Namun demikian, ia bungkam menyebut apa opsi kedua tersebut karena masih optimistis tax amnesty bisa gol di tahun ini.

"Pokoknya itu (tax amnesty) pasti jalan. Ada sih cara kedua, jadi alternatif karena skema repatriasi tetap optional di tax amnesty," katanya. (Fik/Gdn)