Kementerian PUPR Butuh Dana Rp 16 Triliun Buat Bebaskan Lahan Tol

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan dana talangan untuk pembebasan lahan semua proyek jalan tol kepada Kementerian Keuangan. Pihaknya meminta dana sebesar Rp 16 triliun tahun ini dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan Rp 61 triliun sampai 2018.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pengajuan dana talangan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 terkait Proyek Percepatan Strategis. Dalam aturan tersebut, pembebasan lahan untuk proyek strategis oleh pemerintah pusat bisa ditalangi Badan Usaha.

"Untuk menalangi perlu dibikin Badan Layanan Umum (BLU) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai land banking. Jadi nanti pembebasan atau pembelian lahan dilakukan oleh BLU tersebut," ujarnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2016) malam.

Sayangnya, kata Basuki, rencana pendirian BLU pembebasan lahan jalan tol baru bisa dibahas saat pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 pada Juni mendatang. Sementara pembebasan lahan untuk jalan tol, seperti Trans Sumatera, Trans Jawa, dan tol lainnya harus segera diselesaikan.

"Jadi berdasarkan hasil Ratas pekan lalu, saya kirim surat ke Menkeu memohon izin untuk bisa membayar dana talangan. Nanti yang akan menggantinya dari BLU lewat anggaran APBN-P 2016," jelasnya.

Lebih jauh diakui Basuki, pihaknya mengajukan dana talangan pembebasan lahan jalan tol sebesar Rp 16 triliun pada tahun ini. Sedangkan di tahun lalu sudah ada dana talangan Rp 17 triliun. Total kebutuhan anggaran pembebasan lahan semua jalan tol sebesar Rp 61 triliun sampai 2018.

Basuki mengatakan, dana talangan itu untuk membiayai pembebasan lahan seluruh proyek jalan tol di Indonesia, diantaranya tol Trans Sumatera, sebagian di tol Trans Jawa, tol Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, dan ruas tol lainnya.

"Karena sudah Rp 17 triliun di 2015, maka kita masih butuh Rp 41 triliun hingga 2018. Dan pengajuan dana talangan tahun ini Rp 16 triliun, mudah-mudahan bisa ditalangi dulu oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), seperti Waskita Karya, Jasa Marga dan Hutama Karya," papar Basuki.

Atas surat pengajuan tersebut, Basuki mengaku, Menkeu Bambang Brodjonegoro belum menyetujui besaran dana talangan sebesar Rp 16 triliun. "Angkanya belum, yang disetujui baru talangannya. Saya tinggal nunggu jawaban dari Menkeu tentang surat itu," cetusnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Pera Herry Trisaputra Zuna menambahkan, BUJT akan menalangi dana pembebasan lahan Rp 16 triliun, dan penggantiannya akan dilakukan BLU.

"Nanti kan masuk ke APBN-P, tapi pada waktu kosong ini kita minta ditalangi BUJT sehingga berjalan. Rp 16 triliun ditalangi dulu, nanti diganti karena ini kan buat pembebasan lahan semua jalan tol, Trans Jawa, Trans Sumatera, tol Jabodetabek, dan lainnya," ucap Herry. (Fik/Gdn)