Top 3: Kapan gaji ke-14 PNS Cair?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk membayar gaji ke-14 untuk tahun anggaran 2016 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepastian pembayaran gaji ke-14 menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman ‎menjelaskan, keputusan pembayaran gaji ke-14 tergantung pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan

Demikian petikan berita paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com pada Sabtu (9/4/2016).

Selain itu ada artikel lain yang menarik perhatian. Ini dia seperti dirangkum dalam Top 3 Bisnis

1. Kapan Gaji ke-14 PNS Cair?

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk membayar gaji ke-14 untuk tahun anggaran 2016 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepastian pembayaran gaji ke-14 menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berita selengkapnya baca di sini

2. Di Mata Dunia, RI Kalah Terkenal Dibanding Thailand

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan Indonesia perlu memperbaiki sistem penamaan (merek) untuk produk-produk nasional. Langkah tersebut dilakukan karena selama ini banyak negara di dunia yang ternyata belum kenal dengan Indonesia.

Dia mengatakan, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia. Hasilnya, banyak masyarakat di negara lain yang belum kenal dengan Indonesia dan produk-produknya. "Selama 7 bulan ini saya keliling dunia, tapi sayangnya Indonesia justru tidak dikenal," katanya.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan, mengatakan, bocoran 11,5 juta dokumen Panama Papers menjadi referensi Ditjen Pajak untuk memeriksa atau menginvestigasi lebih dalam nama-nama tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini