Pemerintah Segera Rilis Paket Kebijakan Ekonomi XII

20150929- Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II-Jakarta — Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers terkait kebijakan ekonomi tahap II, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Paket kebijakan tahap dua difokuskan pada industri, keuangan dan ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Setelah mengeluarkan 11 paket kebijakan, pemerintah berencana merilis kembali paket kebijakan ekonomi jilid XII. Paket tersebut kemungkinan akan diumumkan pemerintah pada pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pihaknya telah menyiapkan paket kebijakan ini. Namun dia harus memastikan dulu kebijakan tersebut dengan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengumumkan isi paket tersebut.

"Kita sudah siap untuk itu. Saya bicara dulu dengan Presiden," ujar dia di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Meski Darmin menyatakan belum bisa memastikan waktu rilis paket tersebut tapi dia memberi sinyal tidak akan lama lagi. "Terserah waktunya. Bisa besok, bisa lusa," kata dia.

Seperti diberitakan Minggu (3/4/2016), Darmin mengungkap, paket kebijakan jilid XII ini akan berfokus pada kemudahan berbisnis (ease of doing business), terutama di daerah.

"Kita akan ada paket besar yang keluar seminggu atau 10 hari lagi terkait ease of doing business," jelas Darmin.

Ia membocorkan sedikit mengenai isi paket kebijakan XII yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan di daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selama ini, Darmin mengaku, pemerintah daerah (pemda) masih mengandalkan atau menggunakan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan Kementerian/Lembaga meskipun dalam rangka pelaksanaan izin di daerah.

Padahal, kewenangan perizinan yang dulunya ada di Kementerian/Lembaga telah dilimpahkan kepada pemda seiring lahirnya otonomi daerah.

"Itu lebih banyak menyederhanakan perizinan di daerah untuk UMKM. Karena walaupun itu (izin) di daerah, referensi kebijakannya masih di kantor Kementerian/Lembaga. Jadi pelaksanaan kewenangan perizinan di daerah masih pakai aturan perundangan yang ada di pusat," terang Darmin.

Dengan paket kebijakan tersebut, Darmin berharap, semakin mempermudah masuknya investasi ke daerah-daerah sehingga dapat mendorong perekonomian di daerah setempat. (Dny/Nrm)