Wujudkan Revolusi Mental, Kemenperin Bangun Budaya Kerja Baru

20160419- Menteri Perindustrian Saleh Husin Raker dengan Komisi VI-Jakarta-Johan Tallo — Menteri Perindustrian Saleh Husin (kanan) saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas Realisasi Anggaran 2016 pada Triwulan I dan Progres pelaksanaan Anggaran 2016. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencanangkan gerakan nilai dan budaya kerja Integritas, Profesional, Inovatif, Produktif dan Kompetitif atau disebut dengan Insan Oke. Pencanangan nilai dan budaya kerja ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, dengan penerapan nilai dan budaya kerja Insan Oke, akan membentuk aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian menjadi individu terbaik dalam bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

"Kita menyadari, untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan, kita memerlukan sebuah instrumen yang akan menjadi asas dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar atas tingkah laku dalam bekerja," ujar dia diJakarta, Rabu (25/5/2016).

Nilai dan budaya kerja Insan Oke ini akan diimplementasikan dalam beberapa hal. Pertama, penciptaan satu inovasi untuk setiap unit per tahun. Kedua, sharing informasi (knowledge management) oleh aparatur. Ketiga, menjalankan tiga aksi positif yaitu konsep 3 M, hadir 3 menit sebelum jadwal dan 3 R untuk masa depan.

Untuk konsep 3 M adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Sedangkan untuk konsep 3R adalah reuse, reduse, recycle.

Untuk keempat, menjalankan kebiasaan 4S, yaitu senyum, sapa, santun, dan sopan. Kelima, implementasi 5K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian dan kedisiplinan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin ‎Syarif Hidayat mengatakan, pencanangan nilai dan budaya kerja Insan Oke ini sejalan dengan Paraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2015-2019.

"Pada 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju dengan mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintah yang profesional,dan berintegritas tinggi. Dengan demikian diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat," tandas Syarif.