Kualitas PNS RI Kalah Dibanding Filipina dan Thailand

Liputan6.com, Jakarta - Kualitas dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS)‎ Indonesia rupanya kalah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Jika dilihat dari kualitas dan kinerja PNS, posisi Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, Singapura saat ini menjadi negara dengan kualitas dan kinerja PNS terbaik ke-2 di dunia.

"Kualitas sumber daya aparatur, Filipina, Thailand dan Malaysia sudah di atas kita. Terutama Singapura sudah menduduki peringkat 2 di dunia," ujar dia di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Setiawan mengungkapkan, sebenarnya posisi Indonesia tidak terlalu buruk. Indonesia pernah mengalami loncatan besar untuk kualitas dan kinerja PNS, yaitu dari 2012 dengan skor 44 menjadi 54 pada 2014.

"Kita sebetulnya tidak jelek. Pada 2012, kita skornya 44 sama dengan Vietnam. Tapi Vietnam baru merdeka pada 1970-an sedangkan Indonesia sejak 1945. Tapi kualitas aparatur sudah sama pada 2012. Di 2014 kita mengalami loncatan. Skor kita naik jadi 54, sedangkan Vietnam 52. Tetapi masih kalah dari Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura," jelas dia.

Agar peringkat Indonesia bisa sebanding dengan negara tetangga, lanjut Setiawan, Kementerian PAN-RB terus berupaya untuk perbaikan kualitas dan kinerja para aparat sipil negara ini. Salah satunya dengan mendorong penerapan konsep revolusi mental pada kementerian dan lembaga (K/L).

‎"Seringkali Pak Menteri PAN-RB mengatakan akan melakukan reform. Bahkan kasarnya, tidak pantas ada SDM yang tidak berkualitas," tandas dia.

Sebelumnya pada 15 April 2016 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak lagi mentoleransi PNS yang asal kerja. Setiap PNS dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya.

Yuddy mengatakan Kementerian PANRB mengadakan rapat koordinasi untuk menyatukan pemahaman dan langkah terhadap berbagai kebijakan strategis di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan dinamika isu-isu strategis yang berkembang.

Reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini secara jelas terlihat dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita, yang selanjutnya telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Yuddy menegaskan terdapat tiga poin penting yang menjadi sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. "Yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas," Katanya.

Tiga poin tersebut tidak terlepas dari keinginan semua pihak untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Ditambah lagi fakta bahwa saat ini kompetisi antarnegara semakin terbuka dan merupakan suatu keniscayaan. Hal itu pun ditambah dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).