Rekomendasi KEIN agar Harga Pangan Stabil Saat Puasa dan Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan rekomendasi terkait upaya menstabilkan harga pangan menjelang puasa dan Lebaran. Salah satunya memaksimalkan peran Perum Bulog dan Koperasi untuk langsung mendistribusikan pangan sampai ke tangan konsumen, sehingga dapat memutus mata rantai yang panjang.

Sekretaris KEIN Putri Kuswisnu Wardani usai Rakor Pangan mengungkapkan, harga pangan di pasar sudah terkendali menjelang puasa dan Lebaran. Itu karena pemerintah berupaya memangkas mata rantai distribusi yang selama ini menjadi hambatan dan memicu lonjakan harga.

"Apa yang menjadi hambatan stabilisasi harga selama ini kan mata rantai. Kalau kita bisa memotong mata rantai itu tentunya distribusi makin cepat dan harga bahan pangan semakin kompetitif," ujarnya saat ditemui di kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

KEIN, kata Presiden Direktur PT Mustika Ratu ini, sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat swasembada pangan. Atas dasar itulah, KEIN memanggil seluruh kementerian/lembaga terkait guna mencari solusi.

"Solusinya kita potong kompas dan langsung ke petaninya. Berapa luas lahan dan produksi didata. Karena sekarang ini walaupun harga pangan tinggi, tapi pendapatan petani tetap rendah. Kalau mata rantai dipotong, hasil pertanian bisa diserap, maka petani bisa mendapatkan hasil yang baik," kata Putri.

Anggota KEIN Benny Pasaribu menambahkan, pihaknya menyarankan agar pemerintah menunjuk Bulog untuk menggandeng koperasi pedagang pasar. Bulog dan Koperasi akan membagikan bahan pangan, seperti daging, bawang merah, dan lainnya langsung ke konsumen.

"Serahkan daging itu ke Koperasi, maka dia akan membaginya ke pedagang lain dan harga akan diawasi. Kalau tidak bisa menjual harga yang ditetapkan, Koperasi tidak akan beri daging lagi. Nah, Bulog bisa mengoptimalkan Koperasi, jadi Menteri Pertanian tidak perlu buka toko tani, hemat uang lah, lebih baik membina Koperasi dengan menambah fasilitas," dia menjelaskan.

Lebih jauh Benny mengatakan, pada komoditas daging, pemerintah sudah mengeluarkan izin impor sebagai solusi memenuhi kebutuhan yang tinggi di dalam negeri. Sementara program jangka panjangnya, mengembangbiakkan sapi-sapi hidup untuk program swasembada pangan.

"Supaya harga daging Rp 70 ribu-Rp 80 ribu per kg seperti arahan Presiden, tata kelola impor harus diatur pemerintah. Jangan diserahkan ke semua orang untuk impor karena nanti bargaining power kita di negara Australia dan Selandia Baru akan rendah. Jadi kasih Bulohg saja yang punya jaringan sampai ke konsumen, kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Dengan menjual daging seharga Rp 80 ribu, Bulog masih mengantongi untung minimal Rp 7.000 per kg. Adapun stok daging sapi yang tersedia di gudang Bulog saat ini 1.500 ton.

"Dengan begitu, tahun depan kita tidak perlu lagi buat satuan tugas (satgas) harga karena paling naiknya tidak lebih dari 5 persen. Sudah puluhan tahun kita mengalami lonjakan harga bahan pangan setiap menjelang puasa dan Lebaran," kata Benny.

Pemerintah akan mengatur penunjukan tersebut dalam sebuah payung hukum semacam Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku untuk jangka panjang. "Itu berlaku seterusnya, tidak hanya untuk Lebaran saja. Kalau bulan puasa permintaan selalu tinggi, maka kita bisa kelola pasokan dan distribusi apabila ada data yang lengkap," pungkas dia. (Fik/Nrm)