Sukses

Menteri Yuddy: Banyak PNS Bolos Kerja 100 Hari dalam Setahun

Liputan6.com, Jakarta ‎Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi risau dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar aturan disiplin kepegawaian. Hal ini yang menjadi dasar dirinya berwacana untuk melakukan pengurangan 1 juta PNS.

Yuddy mengatakan, ‎selama ini telah menerima laporan dari masyarakat soal banyaknya PNS yang malas. Bahkan dirinya pernah menerima laporan PNS yang tidak masuk kerja selama 100 hari dalam setahun. Menurut dia, seharusnya PNS seperti itu sudah diberhentikan.

"Ada keluhan publik mengenai pegawai-pegawai yang malas, berkinerja rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk, banyak PNS yang absen sampai 100 hari dalam 1 tahun. 35 hari saja sudah bisa diberikan sanksi, 45 hari sudah bisa diberhentikan," ujar dia di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

‎Melihat laporan-laporan tersebut, Yuddy menyatakan akan melakukan rasionalisasi pada PNS-PNS ini, terutama yang melakukan pelanggaran kedisplinan pegawai. Menurut Yuddy, tidak alasan bagi pemerintah untuk terus mempertahankan para PNS yang tidak menunjukkan kinerjanya dengan baik.

"Ini akan kita tegakkan, tidak mungkin pertahankan pegawai dengan disiplin rendah. Akan kita buat mekanisme standar untuk bisa menilai sehingga kemudian dengan kebijakan rasionalisasi pegawai yang tidak produktif, kurang kompeten, tidak efisien akan dirumahkan," tuturnya.

"Dalam artian tetap diberikan gaji, diberikan hak-hak pekerja lainnya namun kebutuhan pegawai lainnya akan digantikan dengan pegawai hasil seleksi yang menjamin bahwa yang masuk punya integritas yang baik, disiplin tinggi dan kualitas baik," jelas dia.

Yuddy mengatakan, hal tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya solusi dari permasalahan tersebut akan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Ini akan kami sampaikan kepada Pak Presiden dalam bentuk format kebijakan yang akan dibahas pada rapat kabinet dan keputusan ada di presiden. Jadi 1 juta itu (rasionalisasi PNS) angka simulasi untuk mendapatkan angka pegawai yang pas untuk memenuhi kebutuhan PNS di Indonesia, sehingga tidak mubazir. Kan sekarang PNS gajinya sudah baik. Jadi ini perlu dilakukan,‎" tandas dia.

Artikel Selanjutnya
Mendag Paparkan Bukti Harga Pangan Terkendali saat Ramadan
Artikel Selanjutnya
Menko Luhut: Kecelakaan karena Ngantuk Jangan Salahkan Pemerintah