Sukses

Perundingan Kerja Sama Ekonomi RI-Uni Eropa Akan Terganjal Brexit

Selama ini produk ekspor Indonesia masih kesulitan menembus pasar Eropa sehingga pengusaha ingin ada kerja sama perdagangan bebas dengan UE.

Liputan6.com, Jakarta - Selain pertumbuhan ekonomi, pengusaha memperkirakan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (UE) akan mengganggu jalannya perundingan kerja sama perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IE-CEPA) yang saat ini sedang berjalan.

Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan, ‎langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali membuka peluang kerjasama IE-CEPA mendapatkan dukungan penuh dari dunia usaha nasional. Itu karena banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari adanya perjanjian kerjasama ini.

"Kita tahu Presiden Jokowi menginisiasi perundingan kembali dengan Uni Eropa yang 2,5 tahun itu pending, padahal baru tahapan scooping. Kenapa Presiden bikin itu? Itu langkah yang tepat, itu rekomendasi dari dunia usaha, dari Kadin," ujar dia di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Menurut Chris, selama ini produk ekspor Indonesia masih kesulitan menembus pasar Eropa. Pasalnya, Uni Eropa menerapkan berbagai macam aturan bagi produk yang masuk ke wilayahnya. Namun hal ini bisa diatasi jika Indonesia memiliki perjanjian kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa.

"Karena potensi Uni Eropa untuk barang-barang dari Indonesia sangat besar. ‎Jauh lebih bagus dibandingkan kita FTA (perjanjian kerja sama perdagangan) dengan negara lain seperti dengan Tiongkok. Hambatan dalam Uni Eropa yang dialami dunia usaha Indonesia ini besar. Dia bikin peraturan daerah, peraturan yang sifatnya sektoral itu berlapis-lapis, sehingga kita punya ekspor itu sulit tembus. Itu bisa dihilangkan dengan CEPA‎," dia menuturkan.

‎Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kata Chris, akan membuat negara lain di kawasan tersebut lebih berhati-hati dalam mengambil sikap terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat Uni Eropa.

"Kalau dulu berundingnya dengan Uni Eropa, Brussel. Ada 28 negara termasuk Inggris, harus setuju. Dulu kepentingan bulat Uni Eropa, kalau Belanda dirugikan okelah, ‎yang penting kepentingan Uni Eropa. Yang penting menaikkan kepentingan Uni Eropa.‎ Kalau sekarang mereka akan berhitung banget, karena masing-masing pemerintah melihat betul kalau ada masalah, maka UE Commision untuk merangkul semua. Apalagi untuk negara yang akan menghadapi pemilu seperti Belanda, Perancis, Jerman, dan Italia. Dia langsung main aman," tandas dia. (Dny/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.