Sukses

Usul Pengusaha agar Pasokan Batu Bara Tetap Lancar ke Filipina

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia memiliki solusi lain ketimbang menghentikan ekspor batu bara ke Filipina.

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memiliki solusi lain ketimbang menghentikan ekspor batu bara ke Filipina. Cara ini juga untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) dari penyanderaan pemberontak Filipina.

Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala mengungkapkan, pengawalan petugas keamanan yang dibekali senjata oleh petugas keamanan menjadi solusi untuk melindungi WNI yang mengirim batu bara ke Filipina.

Namun, petugas keamanan tersebut bukan dari unsur angkatan bersenjata dan kepolisian. Itu karena dalam aturan organisasi maritim internasional, angkatan bersenjata dan kepolisian tidak boleh melakukan pengawalan di atas kapal perdagangan.

"Dengan menempatkan satpam bersenjata. Karena begini aturannya tidak boleh menempatkan tentara angkatan bersenjata tidak boleh di kapal," kata Supriatna, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis ‎(14/7/2016).

Supriatna menuturkan, kapal perdagangan ‎hanya bisa dikawal dengan kapal angkatan bersenjata, tapi biaya pengawalannya sangat mahal. Hal tersebut akan memberatkan negara.

‎‎"Jadi yang lebih murah bebankan ke penjual atau pembeli gunakan armed security yang dibekali dengan senjata," tutur Supriatna.

Supriatna melanjutkan, solusi lainnya dengan tetap memperbolehkan ekspor batu bara ke Filipina, tetapi pihak Filipina yang mengambil batu bara tersebut ke Indonesia. Dengan begitu, anak buah kapal (ABK) WNI tetap terjamin keselamatannya dari aksi penyanderaan pemberontak Filipina.

‎"Kalau dari APBI menghendaki jangan dilarang ekspor. Begini Filipina bisa ambil sendiri solusinya kalau kita takut, Filipina saja suruh jemput," tutur Supriatna.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri(Menlu) Retno Marsudi mengambil sikap terkait diculiknya WNI di perairan Filipina Selatan.

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini mengatakan, Indonesia menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari yang sudah pernah diambil.

"Bahwa Pemerintah Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batu bara akan terus dijalankan," ucap Retno di Kemlu, beberapa hari lalu.

Moratorium tak akan dilakukan selamanya. Namun, dapat dicabut sampai pemerintah Filipina mengeluarkan jaminan keamanan.

"Sebanyak 90 persen lebih kebutuhan batu bara di wilayah Filipina selatan tergantung dari ekspor Indonesia," ucap Retno.

"Karena itu moratorium kita lanjutkan sampai pemerintah Filipina menjamin keamanan perdagangan batu bara dari Indonesia dan Filipina," pungkas Retno. (Pew/Ahm)

*Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.