Sukses

Jadi Menkeu, Ini Deretan Tugas Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati resmi menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Kerja menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro.

Liputan6.com, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati resmi menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Kerja menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro. Sebagai bendahara negara, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan bergerak cepat mempelajari target-target yang telah disusun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani memprioritaskan beberapa hal, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dicanangkan Kemenkeu. Dalam hal ini, dia akan berkoordinasi dengan Bambang baik dari sisi perencanaan, penganggaran sampai alokasinya dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

"Tujuannya untuk meyakinkan bahwa APBN menjadi instrumen menstimulus ekonomi dan memperbaiki pondasi ekonomi Indonesia. Itu harus dilihat secara detail dari sisi penerimaan negara maupun fungsi belanja," jelas dia usai Sertijab di kantornya, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Menurut Sri, penyusunan APBN tidak dapat dilakukan sendiri oleh Menkeu, tapi juga dengan Bappenas dan mendiskusikan dengan DPR RI, sementara pengalokasian anggaran oleh K/L.

Sambungnya, APBN harus didesain dengan sinkron dan harmonisasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Sinkronisasi ini menggunakan instrumen fiskal untuk menunjang tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Karena kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri atau eksklusif, tapi adalah bagian dan alat kebijakan keseluruhan pemerintah. Itu yang akan saya perhatikan, dan tentu saja dalam waktu singkat apa yang sudah disusun Pak Bambang harus terus dioptimalkan," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk nasib program pengampunan pajak (tax amnesty), diakuinya, akan melihat apa saja yang telah disepakati dan penetapan target yang sudah dibuat. "Bagaimana tidak membuat tax amnesty sebagai satu stand alone objective atau tujuan yang berdiri sendiri," papar dia.

Sri Mulyani bilang, tax amnesty merupakan bagian dari keseluruhan pengelolaan APBN yang bertanggungjawab. Hanya saja cara melihat target ini harus lebih hati-hati.

"Banyak target yang dicanangkan, saya akan melihat dengan hati-hati dan bagaimana perencanaan dari berbagai macam keputusan yang dibuat. Karena waktunya mendesak, perlu dijelaskan dan didiskusikan dengan Eselon I untuk memperbaiki prioritas pelaksanaan," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini