Menko Darmin: Tim Ekonomi RI Bukan Hanya Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Sosok Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan semenjak ditunjuk sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) paska pengumuman reshuffle jilid II. Kehadirannya di tim ekonomi Kabinet Kerja disebut-sebut dapat mengangkat perekonomian nasional dengan segala kebijakan yang pernah teruji di pemerintahan sebelumnya.

"Orang akan bilang tim ekonomi sekarang lebih kuat, lebih baik, jadi jangan cuma liat Sri Mulyani saja. Jangan cuma dilihat satu orang," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Seminar Pikiran Ekonomi Politik DR Sjahrir Relevansinya Sekarang dan Masa Datang di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (27/7/2016). 

Menurut dia, tim ekonomi bukan hanya Kementerian Keuangan dan Bappenas, tapi juga ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian dan Lembaga lainnya. "Jadi dengan tim ekonomi yang sekarang mestinya cara pandang tidak terlalu berbeda," ujar Darmin.

Lebih jauh sambungnya, pemerintah saat ini tengah sibuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dan mengejar target APBN Perubahan 2016. Pasalnya ekonomi dunia tengah menghadapi perlambatan sehingga Indonesia perlu melakukan upaya agar tidak terseret arus perlambatan yang semakin dalam.

"Kita sebenarnya tidak puas dengan tumbuh hanya 5 persen karena kita butuh pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Tapi karena situasi dunia yang tidak baik, bahkan China hanya 6 persen-7 persen, jadi untuk sekarang tidak turun saja sudah bagus," jelasnya.

Selain itu, tambah Darmin, fokus pemerintah adalah mengembangkan kebijakan pangan untuk jangka menengah mengingat tren harga pangan dunia mengalami kenaikan akibat susutnya produksi. Penyebabnya tentu saja faktor cuaca.

"Karena harga pangan di dunia kecenderungannya naik, dan kita tidak mau Indonesia tidak punya kebijakan pangan yang jelas. Paling tidak kita harus menyelesaikan masalah paling utama di pangan, apakah beras, daging, gula, jagung atau bawang," terangnya.

Dia mencontohkan, harga bawang di pasar masih terbilang tinggi. Sementara di Asia Tenggara, produksi bawang mengalami penurunan akibat musim kemarau. Dengan begitu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pangan dalam jangka menengah.

"Tidak harus langsung swasembada, tapi kalau kurang ya bisa impor. Tapi kebijakan dari tahun ke tahun harus mengarah ke swasembada pangan," harap Darmin. (Fik/Gdn)