Indonesia Masih Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Infrastruktur

Ilustrasi Infrastruktur — Ilustrasi infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta ‎Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyatakan, Indonesia masih kekurangan dana sekitar Rp 4.000 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintah.

Rosa mengungkapkan, untuk kurun waktu 5 tahun yaitu pada 2014-2019, dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dalam program pemerintah mencapai Rp 5.500 triliun. Namun hanya sekitar Rp 1.400 triliun-Rp 1.500 triliun yang mampu dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Untuk‎ program infrastruktur prioritas pemerintah, budget yang dibutuhkan untuk 2014-2015 itu kurang lebih Rp 5.500 triliun. Tetapi hanya Rp 1.400 triliun-Rp 1.500 yang bisa masuk dalam APBN, APBD dan BUMN," ujar dia di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (1/8/2016).

Rosan menjelaskan, budget sebesar Rp 5.500 triliun ini digunakan untuk proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW), 24 pelabuhan, 15 bandara, 49 bendungan, 3.600 km jalur kereta dan lain-lain. Maka untuk mengatasi kekurangan dana ini, pemerintah mau tidak mau harus mengajak pihak swasta baik lokal maupun asing untuk berpartisipasi.

"Sehingga penting bagi kita untuk mengundang investor baik pihak swasta maupun asing‎," kata dia.

‎Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong. Dirinya mengakui selama ini pera‎n pihak investor swasta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia masih sangat minim.

"Keikutsertaan swasta di infrastruktur masih minimal. Kita masih sangat mengandalkan ‎APBN dan BUMN," ungkap dia.

Untuk dapat menarik minat investor swasta dalam proyek infrastruktur pemerintah, lanjut Thomas, dibutuhkan terobosan-terobosan baru. Hal tersebut akan dia lakukan sebagai Kepala BKPM saat ini.

"Kita bikin terobosan-terobosan, konsep-konsep untuk membuka sektor swasta lebih berperan.‎ Memang bagus sudah dirintis oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden turun tangan langsung. Tugas kita cari jalan supaya swasta bisa tertarik ikut," tandas dia.