Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan Kalimantan Terkendala Lahan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Salah satunya membangun jalan lintas perbatasann di Kalimantan. Proyek ini guna mendukung konektivitas antar wilayah, terutama di Kalimantan Barat, mulai dari Temajo sampai Badau hingga berbatasan dengan Kalimantan Timur. Kawasan tersebut memiliki panjang kurang lebih 850 kilometer (km).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak mengatakan, hingga saat ini masih ada jalan yang belum tersambung, yakni sepanjang 40 km. Sedangkan dari Tanjung ke Entikong kondisi jalan relatif sudah baik, meski masih dilakukan pelebaran dari Balai Karangan ke Entikong.

“Pembangunan sedikit terhambat dengan lahan yang masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Ini yang sedang kita upayakan untuk diselesaikan,” ujar Dardak dalam keterangannya, Jumat (5/8/2016).

Selain pembangunan jalan lintas perbatasan tersebut, saat ini tengah dibahas juga pembangunan Jembatan Kapuas III yang menghubungkan Sungai Rengas dan Wajok Hulu. Panjang jembatan yang terdiri dari dua bagian ini diperkirakan mencapai 3,1 km. Jembatan ini merupakan bagian dari Rencana Trase Outer Ring Road Kota Pontianak.

Menurut Dardak, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR diselaraskan dengan pengembangan kawasan. Hal ini juga dilakukan terhadap kawasan perbatasan di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, dan Sintang.  Daerah tersebut berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.

Dia menuturkan, Kementerian PUPR di dalam membangun infrastruktur berbasis kewilayahan mengacu pada wilayah pertumbuhan yang dibagi ke dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Wilayah pertumbuhan ini terdiri dari wilayah pertumbuhan terpadu, sedang berkembang maupun pertumbuhan baru.

“Kita fokuskan pembangunan di pusat atau kawasan pertumbuhan. Kita lakukan konektivitas untuk mendukung kawasan perbatasan,” ujar Dardak.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis  meminta komitmen instansi vertikal yang menangani pembangunan di Kalimantan Barat, agar pembangunannya tidak berhenti di tengah jalan. “Jika ada masalah di lapangan, komunikasikan kepada Gubernur, sehingga tidak perlu terjadi stagnasi program yang sudah direncanakan pemerintah,” tegas dia.

Cornelis juga berharap Kementerian PUPR agar dapat mengawasi pembangunan jalan paralel perbatasan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan teknis yang dapat merugikan negara lain.

“Pembangunan drainase jangan sampai pembuangannya ke negara lain. Demikian juga halnya dengan Jalan dari Anjungan ke Jagoi Babang yang merupakan jalan nasional, agar mulai dilebarkan, karena di Malaysia, perbatasan Serikin sudah siap,” ungkap dia.(Yas/Nrm)