BI dan Pemerintah Sepakat Percepat Pengembangan Sektor Pariwisata

Bali, Batam dan Bintan Curi Perhatian Industri Pariwisata Sydney — Destinasi wisata papan atas Indonesia itu diserbu ratusan pelaku industri papan atas Australia

Liputan6.com, Batam - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Periwisata dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepakat untuk menerapkan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy) untuk mendukung perkembangan industri perkapalan dan pariwisata di Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan industri perkapalan kini menjadi backbone industri maritim dan menjadi fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran dan industri pariwisata.‎ Jika industri-industri ini bisa dikembangkan dengan konsisten maka akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

"‎Kita bicara pariwisata khususnya pariwisata bahari dengan perbaikan infrastruktur bukan hanya fisik tapi infrastruktur terkait SDM (sumber daya manusia)," ujar dia di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (12/8/2016).

‎Dia menjelaskan, untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata khususnya wisata bahari, BI bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan yacht dan cruise.

"Juga mempercepat deregulasi peraturan terkait kemudahan kunjungan wisata menggunakan private jet dan private helicopter, perijinan sea plane yang beroperasi menghubungkan antar pulau-pulau kecil, pengaturan pembangunan derrmaga marina, dan menjajaki kemungkinan insentif fiskal untuk impor yacht minimal untuk PPNBM," kata dia.

Selain itu, BI beserta pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mempercepat pengembangan aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional dan 30 destinasi unggulan wisata bahari di Natuna-Anambas (Kepulauan Riau), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Mandeh (Sumatera Barat), dengan disertai penguatan kebijakan pendukungnya.

"Kami sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur maritim yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kepariwisataan‎," tandas dia. (Dny/Nrm)