Sukses

Sri Mulyani: Anggaran Pemerintah untuk Kurangi Kemiskinan

Pemerintah akan lanjutkan program penyediaan layanan publik dan penyaluran subsidi pangan yang tepat sasaran.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau RAPBN 2017 disusun dengan realistis dan berkualitas. Selain itu, RAPBN 2017 disusun dengan lebih inklusif sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada RAPBN 2017 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen. Dia mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan akan melanjutkan program sebelumnya antara lain penyediaan layanan publik dan penyaluran subsidi pangan yang lebih tepat sasaran.

"Akan diupayakan melalui perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti program penyediaan layanan publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pangan agar lebih tepat sasaran," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan menurunkan ketimpangan pendapatan dengan mendorong konektivitas dan mendorong pembangunan di daerah.

"Selanjutnya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas serta peran daerah atau desa dalam pembangunan," jelas dia.

Dalam asumsi makro RAPBN 2017 inflasi dipatok 4 persen dan nilai tukar rupiah 13.300 per dolar AS. Lalu, SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$ 45 per barel, lifting minyak 780 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

"Juga telah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko baik global maupun domestik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh fraksi di DPR RI, serta mengacu pada hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017," tutur dia. (Amd/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini