Sukses

Sri Mulyani Rela Belajar Cara Tingkatkan Penerimaan dari Manapun

Tekad Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan begitu kuat.

Liputan6.com, Jakarta - Tekad Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan begitu kuat. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjawab tantangan DPR guna mengerek penerimaan pajak lewat reformasi perpajakan dan cara lainnya.

"Kalau tadi saya harus melakukan reformasi perpajakan, pasti akan saya lakukan, karena itu bukan suatu yang baru buat kami. Tapi dengan pengalaman yang pernah saya lakukan, saya tahu seberapa cepat langkah perbaikan bisa menghasilkan peningkatan penerimaan dengan segera," ujar Sri Mulyani di Jakarta, seperti ditulis Rabu (31/8/2016).

Untuk itu, ia berjanji akan sungguh-sungguh belajar dari kesuksesan pengalaman negara lain di dunia dalam mengumpulkan penerimaan negara, dan upaya meningkatkan setoran pajak.

"Saya akan melihat ke dalam dan bersedia belajar dari negara manapun di dunia yang mampu memberi ilmu dan teknik, dan teknologi untuk memperbaiki penerimaan negara kita, apakah dari PPh, PPN, administrasi. Saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh," tegas Sri Mulyani.

Langkah tersebut, katanya dilakukan demi Indonesia, dan pemerintah dapat mengelola perekonomian dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan belanja di berbagai bidang, seperti pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur di daerah sesuai amanat UUD 1945.

"Saya mau belajar dari any country in the world, supaya Indonesia memiliki martabat, yakni suatu bentuk harga diri bahwa kita mampu mengelola perekonomian dengan baik," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazuli Fawaid mengkritisi langkah Sri Mulyani memotong anggaran di saat negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi ketimbang melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan cara reformasi perpajakan ketika tax amnesty gagal.

"Satu bulan APBN-P diumumkan, pemerintah secara agresif bilang APBN-P keliru, dan malah dipotong bukannya meningkatkan penerimaan negara. Sebenarnya gagasan penghematan anggaran ini diiringi dengan upaya meningkatkan penerimaan atau memang sudah putus asa," tegas Jazuli. (Fik/Gdn)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini