Kawal Penetapan UMP 2017, Buruh Gelar Aksi di Balai Kota Besok

20160929-Demo Buruh di Balai Kota DKI-Jakarta — Aksi massa buruh berkostum cosplay super hero ketika unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah mininum Rp 650ribu dan penghapusan Tax Amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan menggelar aksi di depan kantor Balai Kota Jakarta ‎pada Rabu, 12 Oktober 2016. Aksi tersebut bertepatan dengan rencana penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dewan Pengupahan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, akan ada lebih dari 5.000 buruh di Ibu Kota yang akan mengawal jalannya sidang penetapan UMP tersebut. Buruh akan mendesak Ahok untuk menaikkan UMP 2017 menjadi Rp 3.831.690.

"Pada Rabu, 12 Oktober 2016 akan ada penetapan UMP melalui sidang yang dilakukan Dewan Pengupahan di Kantor Gubernur DKI. Kami akan mengawal sidang tersebut. Akan ada 5.000 lebih buruh yang akan mengawal jalannya sidang ini," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/12/2016).

Mirah mengungkapkan, angka kenaikan UMP sebesar Rp 3,8 juta tersebut merupakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh serikat buruh. Penggunaan KHL dalam penetapan UMP ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 unsur KHL tersebut dihapuskan.

"Kami akan meminta pada Gubernur DKI untuk menentukan upah minimum ini berdasarkan UU 13 Tahun 2003," kata dia.

Jika Pemprov DKI tidak m‎engabulkan tuntutan tersebut, maka buruh akan menggelar aksi lanjutan yaitu berupa mogok massal. Aksi tersebut akan dilakukan di kawasan industri, jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.

‎"Kalau mereka tidak mendengar aspirasi kami, kami akan melakukan gerakan masif. Kami akan himbau kepada buruh untuk melakukan mogok massal.‎ Kita akan menutup KBN (Kawasan Berikat Nusantara), pelabuhan, bandara dan jalan tol. Kita punya anggota buruh di sana. Yang akan turun mungkin sekitar 20 ribuan, di pelabuhan dan KBN itu sudah 10 ribu lebih," jelas dia.

Menurut Mirah, jika aksi mogok ini sampai terjadi, maka yang rugi adalah Pemprov DKI. Sebab, kegiatan ekonomi dan bisnis di ibu kota akan berhenti dan hal tersebut merusak citra Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia.

"Ini bukan ancaman, ini peringatan bagi Gubernur DKI. Sebab kalau tidak, dia yang akan rugi karena nanti ini akan lumpuhkan seluruh sektor yang ada di DKI," tandas dia. (Dny/Gdn)