Menkeu: Tak Ada Sri Mulyani Tanpa Bicara Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Untuk memangkas kemiskinan, pemerintah menerapkan beberapa strategi. Secara garis besar, pemerintah berupaya memenuhi pelayanan dasar untuk jangka panjang, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang benar untuk jangka pendek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, fasilitas dasar yang bakal dipenuhi pemerintah antara lain pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

"Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, yang saya yakin Anda menganggap sudah dan seharusnya ada dan dinikmati. Sebagian masyarakat Indonesia belum menikmati kemewahan seperti itu," kata dia dalam acara Supermentor16: End Poverty di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Oleh karena itu, untuk memangkas kemiskinan pemerintah terus menggenjot anggaran guna memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan.

"Waktu saya jadi Menteri Keuangan 10 tahun lalu anggaran pendidikan kita masih sekitar Rp 50 triliun- Rp 70 triliun. Sekarang anggaran pendidikan kita Rp 400 triliun," ujar dia.

Sri Mulyani melanjutkan, untuk memangkas kemiskinan maka pemerintah menggunakan instrumen fiskal. Instrumen fiskal sendiri terbagi menjadi dua yakni pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, pendapatan negara dibutuhkan untuk memangkas kemiskinan. Lantaran pendapatan negara tersebut digunakan untuk belanja dalam hal ini termasuk pemenuhan fasilitas dasar. Salah satu komponen penting untuk mendorong penerimaan negara adalah pajak. "Tidak ada Sri Mulyani tanpa bicara pajak," ungkap dia.

Dia bilang, tax amnesty salah satu bentuk reformasi di bidang  perpajakan. Terlebih, rasio perpajakan di Indonesia relatif rendah sekitar 11 persen.

Dia bilang, pajak juga salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan. "Negara membutuhkan pendapatan terutama dari pajak, pajak instrumen penting, pertama mengambil atau redistribusi dari paling kaya untuk kebutuhan sosial dan jasa-jasa dasar," ujar dia. (Amd/Ahm)