Sukses

Jokowi: Rakyat Papua Sudah Lama Bungkam soal Harga BBM

Presiden Jokowi menugaskan menteri BUMN Rini Soemarno dan Pertamina untuk menyamaratakan harga BBM di Papua.

Liputan6.com, Yahukimo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai warga Papua sudah lama diam menerima harga bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Sebab itu, menurunkan harga BBM di Papua agar sama dengan daerah lain sudah merupakan tugas pemerintah.

Selama ini, Jokowi menuturkan, beberapa wilayah di Papua, masyarakat harus membeli BBM dengan harga selangit berkisar Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu per liter. Padahal, kondisi berbeda terjadi di wilayah lain.

"Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun harga yang ada di Indonesia barat dan tengah, harganya seperti yang sekarang (Rp 6.450). Sedangkan sudah berpuluh tahun di Papua harganya dari Rp 50 ribu, Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu per liter. Kalau di Jawa ada
kenaikan Rp 1.000 saja sudah demo semuanya, di sini harga Rp 60.000-Rp 100.000 per liter bertahun-tahun rakyat diam," kata Jokowi saat meninjau pesawat pengangkut BBM milik Pertamina AT 802 di Bandara Nod Goliat Dekai di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).

Jokowi mengaku kemudian menugaskan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Pertamina untuk segera mengambil langkah mewujudkan keinginannya menyamaratakan harga BBM di Papua.

Dia berharap, dengan kebijakan BBM Satu Harga ini bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua. "Karena jelas bahwa biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah sehingga harga juga bisa diturunkan. Ini memang step by step," tegas Presiden.

Meski Jokowi menyadari jika Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan BBM ini. Akan tetapi diyakini BUMN ini mampu mencari cara untuk memenuhi subsidi tersebut.

"Ada cross subsidi sehingga mewujudkan keadilan. Saya yakin juga Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi, tanpa mengurangi keuntungan yang ada dan saya kira sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," ujar Jokowi. (Nrm/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini