Sukses

Begini Kondisi Listrik RI Selama 2 Tahun Jokowi-JK

Pemerintahan Jokowi-JK juga membuat program listrik 35 ribu MW.

Liputan6.com, Jakarta - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober 2016 menunjukkan salah satu fokus Kabinet Kerja di sektor kelistrikan. Lalu bagaimana kondisi kelistrikan Indonesia setelah dua tahun Jokowi memimpin?

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan,‎ salah satu keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK adalah menyelesaikan masalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berkapasitas 2X1000 Mega Watt (MW).

Masalah PLTU Batang disebabkan pembebasan lahan, sehingga tertunda pembangunannya selama empat tahun‎. Masalah pembebasan lahan baru bisa selesai pada 2015. "Banyak. Batang 100 persen sudah," kata Jarman, di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Jarman melanjutkan, Pemerintahan Kabinet Kerja juga telah membuat program kelistrikan 35 ribu MW yang ditargetkan rampung 2019. Program 35 ribu megawatt (MW) tersebut telah berjalan. "Mau bangun program 35 ribu mau dijalani," tutur Jarman.

Terkait dengan penyebaran listrik di Indonesia (rasio elektrifikasi), ‎saat ini telah mencapai 88,3 persen. Rasio tersebut ditargetkan meningkat menjadi 90,7 persen hingga akhir 2016.

Sedangkan pasokan listrik Indonesia 55,5 ribu Mega Watt (MW) pada awal 2016. Pasokan tersebut terus bertambah dengan beroperasinya pembangkit baru yaitu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap 600 MW,Lombok 2X25 MW, Tanjung Awar-Awar 350 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)  Gorontalo masuk 4X25 MW. Tambahan pasokan listrik tersebut untuk mengejar target 3 ribu hingga 4 ribu MW pada tahun ini.

Terkait dengan program lisrik 35 ribu MW, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, ‎pembangkit yang sudah beroperasi tersebut dikerjakan oleh PLN sebesar 168 MW atau 2 persen dari 10 ribu MW. Porsi PLN membangun pembangkit dalam program 35 ribu MW dan 64 MW yang dibangun pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

"Jadi memang PLN masih lebih besar yang beroperasi," kata Sofyan, pada pekan lalu.

Dari program listrik 35 ribu MW, pembangunan‎ pembangkit listrik yang digarap PLN sendiri sebesar 10 ribu MW. Pembangunan pembangkit yang sudah masuk dalam tahap kontrak dengan pengembang mencapai 3.383 MW atau 30 persen dari target.

Tahap pengadaan 3199 MW atau 33 persen dan tahap perencanaan 3.056 MW atau 32 persen dari target yang digarap PLN tersebut.

"Jadi proses perencanaan dan pengadaan yang dikerjakan PLN sudah 70 persen," ucap Sofyan.

‎Sedangkan pihak swasta mendapat bagian 25 ribu MW dalam membangun pembangkit dalam program35 ribu MW. Kemajuan dalam pembangunan pembangkit dalam tahap jual beli listrik atau power purchase agreement/PPA)‎ sudah 15.355 MW atau 57 persen dari 25 ribu MW.

Pembangkit listrik yang sudah PPA, tetapi belum melakukan konstruksi ‎9.790 MW atau 36 persen, tahap perencanaan 3.954 MW atau 15 persen dan tahap pengadaan 7.775 MW atau 29 persen dari 25 ribu MW. (Pew/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini