Bangun Infrastruktur, Pemerintah Butuh Bantuan Swasta Rp 3.296 T

20160929- Pemerintah dan DPR Sepakati Postur Sementara RUU APBN 2017 -Jakarta- Johan Tallo — Ki-ka: Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) getol mengejar pembangunan proyek infrastruktur, mulai dari penyediaan rumah, jalan tol, pelabuhan, jembatan, sampai dengan bandara selama 5 tahun ke depan. Untuk merealisasikan ambisi ini, kebutuhan investasi ditaksir sebesar Rp 4.796.2 triliun.

Dalam Konferensi Pers 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun.

Sambungnya, kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), dan partisipasi swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

"Ini adalah tantangan kita untuk meningkatkan peran swasta, baik secara langsung maupun kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujar Bambang di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pendanaan infrastruktur melalui skema KPBU atau yang dikenal dengan PPP, kata Mantan Menteri Keuangan itu, sangat penting mengingat anggaran infrastruktur dari APBN dan APBD jauh dari kata cukup.

Berdasarkan perhitungan Bambang, anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Data menunjukkan, alokasi anggaran infrastruktur di APBN-P 2015 sebesar Rp 290,3 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 313,5 triliun di 2016, dan direncanakan pagu anggaran infrastruktur Rp 346,6 triliun di APBN 2017.

"Hingga 2019, total anggaran infrastruktur diperkirakan Rp 1.500 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah perkiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 triliun," terangnya.

Dengan begitu jika dihitung dari total kebutuhan investasi Rp 4.796,2 triliun, pemerintah masih kekurangan dana infrastruktur Rp 3.296,2 triliun. "Jadi kita butuh keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air," ucap Bambang.

2 dari 2 halaman

Proyek Infrastruktur

Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU di Indonesia selama 2 tahun ini mencapai Rp 63,86 triliun, antara lain terealisasi untuk proyek infrastruktur:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berkapasitas 2x1.000 Megawatt (Mw) dengan nilai ‎Rp 54 triliun. Financial close-nya dilakukan pada Juni 2016.

2. Palapa Ring Paket Barat senilai Rp 1,28 triliun. Financial close 25 Juli ‎2016, groundbreaking 17 Oktober 2016, skema KPBU menggunakan availibility payment, dan fasilitas pemerintah PDF.

3. Palapa Ring Paket Tengah dengan nilai proyek Rp 1,38 triliun. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kominfo dan PT Len Telekomunikasi Indonesia di Maret 2016. Financial close 29 September 2016, skema KPBU menggunakan availibility payment, fasilitas pemerintah PDF.

4. Palapa Ring Paket Timur senilai Rp 5,10 triliun. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kominfo selaku PJPK dan PT Palapa Timur Telematika selaku BUP yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom pada 29 September 2016, menggunakan skema KPBU availibility payment dan fasilitas pemerintah PDF.

5. SPAM Umbulan dengan nilai proyek Rp 2,10 triliun. Penandatanganan perjanjian antara Gubernur Jawa Timur dengan PT Meta Adhy Tirta Umbulan selaku BUP pada 21 Juli 2016. Financial close direncanakan pada 9 November 2016 dengan fasilitas pemerintah VGF dari pemerintah pusat senilai Rp 818 miliar.

"Proyek Palapa Ring sangat berguna untuk mengoneksikan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sementara proyek SPAM Umbulan sudah digagas sejak 1970-an tapi baru tahun ini terealisasi," kata Bambang. (Fik/Gdn)