Sukses

Top 3: Daftar Negara dan Lembaga Pemberi Utang ke RI

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.444,82 triliun hingga September 2016.

Realisasi ini naik tipis Rp 6,53 triliun ketimbang posisi Agustus sebesar Rp 3.438,29 triliun. Dari data DJPPR, dalam denominasi dolar AS, total nilai utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 3.444,82 triliun pada September membengkak jadi US$ 265,03 miliar ketimbang realisasi sebelumnya US$ 258,52 miliar.

Dirinci lebih dalam, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 743,79 triliun atau US$ 57,22 miliar hingga September 2016 dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.701,03 triliun atau setara US$ 207,80 miliar. Artikel daftar negara dan lembaga pemberi utang ke RI telah sita perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com.

Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler seperti dirangkum pada Senin pagi (24/10/2016):

1.Ini Daftar Negara dan Lembaga Pemberi Utang ke RI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan, total utang pemerintah pusat sampai dengan posisi September 2016 mencapai Rp 3.444,82 triliun. Realisasi ini naik tipis sebesar Rp 6,53 triliun dibanding posisi Agustus ini sebesar Rp 3.438,29 triliun.  

Dari data DJPPR, Jakarta, Minggu (23/10/2016), dalam denominasi dolar AS, total ‎nilai utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 3.444,82 triliun di periode September ini membengkak jadi US$ 265,03 miliar dibanding realisasi sebelumnya US$ 258,52 miliar.

Dirinci lebih dalam, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 743,79 triliun atau US$ 57,22 miliar hingga September 2016 dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.701,03 triliun atau setara US$ 207,80 miliar. Berita selengkapnya baca di sini

2. Cabut Subsidi BBM, RI Dapat Kehormatan di Forum Internasional

Indonesia sempat menjadi negara dengan rakyat yang sangat ketergantungan terhadap subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Nilainya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Namun, kini kondisi tersebut telah berubah seiring langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang berani mencabut subsidi tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan,  keberanian pemerintah Jokowi-JK dalam menerapkan kebijakan pencabutan subsidi BBM, membuat  Indonesia dikagumi dunia. Berita selengkapnya baca di sini

3.Begini 6 Strategi Bekerja Cerdas

Apakah semua kerja keras yang Anda kerahkan pada pekerjaan mendapatkan hasil yang sepadan? Bisa dibilang tidak semua.

Berdasarkan laporan Universitas Boston, manajer tidak bisa membedakan antara karyawan yang bekerja 80 jam per minggu dan karyawan yang hanya berpura-pura bekerja 80 jam. Bahkan para manajer pun tidak dapat melihat perkembangan karyawannya.

Cara terbaik untuk melihat perkembangan atau hasil kerja karyawan yaitu dengan cara karyawan bekerja pintar, bukan terlalu bekerja keras. Oleh karena itu, dibandingkan bekerja keras selama 80 jam per minggu, gunakan 80 jam tersebut dengan cerdas sehingga bisnis Anda akan cepat meroket. Berita selengkapnya baca di sini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini