Menkeu Minta 9 Proyek Kerja Sama Pemerintah-Swasta Jangan Mandek

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap 9 proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Privat Partnership/PPP yang sudah mencapai tahapan pencairan dana (financial close) dapat segera terlaksana. Proyek tersebut mencapai kesepakatan selama 10 tahun perjalanan inisiatif PPP di Indonesia.

Ke-9 proyek tersebut terdiri atas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2x1.000 Megawatt (Mw), proyek Sistem Penyediaan Air Min‎um (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, proyek Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur, jalan Tol Manado-Bitung, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Batang-Semarang, dan Tol Pandaan-Malang.

"Jangan sampai 9 sudah financial closing, seluruhnya close dan tidak ada pembangunan riil," tegas Sri Mulyani di acara Indonesia PPP Day di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (23/11/2016).

Dia berharap proyek tersebut menjadi pembangunan yang nyata beberapa tahun mendatang. Mulai dari pemasangan tiang pancang (groundbreaking) sampai penyelesaian proyek yang nantinya bisa dinikmati masyarakat dengan kualitas baik.

"‎Kalau mau melayani masyarakat, tidak harus swasta rugi atau pemerintah yang rugi. Saya tidak percaya itu karena positif some give ada, semua bisa merasa untung. Ini tantangan tim kami untuk membangun infrastruktur skema PPP yang lebih baik," dia menjelaskan.

Dalam pelaksanaannya, Sri Mulyani mengakui pemerintah dan swasta harus transparan dalam persiapan pipeline setiap proyek. Sementara untuk pekerjaan rumahnya, kerja sama PPP bisa betul-betul melayani kepentingan masyarakat.

"Bisa kok bikin PPP menguntungkan kedua belah pihak. Karena banyak negara mengalami kerugian dari skema PPP akibat proses persiapan tidak transparan dan akuntabel, penunjukan swasta tidak kompetitif, sehingga PPP hanya menciptakan kemudaratan. Kalau kualitas pembangunan proyek PPP jelek, dampaknya ke masyarakat akan panjang, makanya kita ingin bikin PPP yang sehat dan tidak merugikan masyarakat, pemerintah dan swasta," ujar Sri Mulyani.(Fik/Nrm)