Pemerintah Butuh Strategi untuk Optimalkan Penerimaan Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Program pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi program yang dianggap tepat untuk reformasi perpajakan khususnya dalam perbaikan basis pajak. Namun, jika melihat realisasi yang ada saat ini masih perlu strategi khusus untuk menopang penerimaan negara di tahun-tahun berikutnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah perlu membuat pemetaan wajib pajak untuk mendorong penerimaan negara ke depannya.

"Maping dan profiling terhadap potensi pajak baru yang sudah dideklarasikan supaya kita dapat tambahan penerimaan pajak tahun berikutnya," kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Sejalan dengan itu, dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan reformasi baik dalam kebijakan (policy), regulasi sampai level administrasi. "Tanpa dikemas tiga hal sekaligus kita akan tambal sulam dan kena masalah yang sama," ujar dia.

Yustinus mengatakan perlunya mendesain ulang struktur fiskal pemerintah. Selama ini, dia mengatakan, pemerintah hanya menempatkan pajak sebagai penerimaan negara saja. Menurut dia, seharusnya pajak menjadi sebuah instrumen kebijakan.

"Harus ada rekoneksi antara revenue dan expenditure supaya masyarakat merasakan betul apa yang telah mereka bayarkan terhadap pemerintah. Itu juga penting. Jangan melulu disuruh membayar," jelas dia.

Dia juga meminta peran aktif daerah dalam mendorong penerimaan dari sisi pajak.

"Partispasi daerah kita lihat pemerintah daerah masih terlalu malas dan tidak terlibat tax amensty, mereka sibuk dengan dirinya, memperbanyak jumlah pungutan. Saya kira perlu peforma pemerintah daerah diukur kontribusi pemerintah pusat supaya lebih efektif," ujar dia.