Pemerintah Evaluasi Perpanjangan Masa Operasi Freeport

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang melakukan evaluasi perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia pasca berakhirnya kontrak pada 2021. Kepastian perpanjangan dibutuhkan perusahaan tersebut untuk meningkatkan investasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini Pemerintah sedang melakukan evaluasi seluruh‎ peraturan tentang pertambangan, termasuk perpanjangan operasi Freeport Indonesia pasca 2021.

‎"Pemerintah sedang melakukan evaluasi keseluruhan termasuk masalah perpanjangan Freeport,‎" kata Bambang, dalam rapat dengar pendapat, dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

‎Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan batas waktu paling cepat pengajuan perpanjangan operasi pertambangan 2 tahun sebelum masa kontrak habis, dan paling lambat enam bulan sebelum masa kontrak habis.

‎Sementara Freeport Indonesia menginginkan kejelasan perpanjangan operasi dari Pemerintah jika ingin pengembangan kapasitas fasilitas pengoahan dan pemurnian (smelter) Gresik dilakukan

Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim mengatakan, ‎perpanjangan masa operasi pasca habisnya kontrak Freeport Indonesia pada 2021 menjadi pertimbangan untuk melakukan pembangunan smelter.

‎"Ada bahan pertimbangan yang diselesaikan dulu anatara lain kepastian perpanjangan kontrak," tutur Chappy.

Karena itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut ingin Pemerintah Indonesia memberikan kejelasan perpanjangan operasi. Hal ini terkait dengan sumber pendanaan pembangunan smelter.

"Perpanjangan kontrak untuk ketersediaan dana pembangunan smeter sendiri," ucap Chappy.

Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury melanjukan, saat ini proses pembangunan smelter masih dalam tahap persiapan lahan, ‎dari anggaran investasi pembangunan smelter US$ 2,2 miliar, baru dikeluarkan US$ 212,9 juta sampai November 2016, untuk persiapan lahan.

"Waktu mengeluarkan biaya menggunakan auditor independen, di sini kelihatan detail mengenai dikeluarkan apa saja, persiapan lahan, perizinan dan jaminan kesungguhan," tutup Clementino.