Sukses

Kendala Pemda Cari Pinjaman untuk Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berharap pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan dana pinjaman infrastruktur khususnya fasilitas dari SMI

Liputan6.com, Bali - Manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berharap pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan dana pinjaman infrastruktur khususnya fasilitas dari SMI. Dengan mendapat pinjaman tersebut maka perekonomian daerah akan lebih cepat berkembang karena infrastruktur segera terealisasi.

Namun, Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengaku bukan perkara gampang Pemda mencari pendanaan tersebut. Pasalnya, Pemda mesti melewati sejumlah ketentuan, dari izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai restu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Namun memang pada prosesnya dilakukan ada secara comply rekomendasi Kemendagri, kemudian persetujuan DPRD yang tentunya ada interaksi politik dengan DPRD," kata dia saat acara Media Gathering di Bali, Kamis (8/12/2016).

Sepanjang tahun 2016, baru 3 Pemda yang menandatangani perjanjian dengan SMI. Antara lain, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai komitmen Rp 231,97 miliar. Dana tersebut untuk proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Lalu, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dengan komitmen Rp 150 miliar untuk pembangunan RSUD. Terakhir, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan komitmen sebesar Rp 4,25 miliar untuk pembangunan jalan.

Padahal, SMI sendiri menargetkan komitmen pembiayaan dari Pemda sebesar Rp 2,8 triliun dengan outstanding sebesar Rp 1,2 triliun.

"Sebetulnya kita sangat senang dan mendukung kalau pimpinan daerah interaksi kita," kata dia.

Dia mengatakan, pemanfaatan pembiayaan infrastruktur lebih cepat dalam mendongkrak perekonomian daerah ketimbang mengandalkan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran daerah cenderung terbatas sehingga pengadaan infrastruktur berlangsung lama.

"Ayo kita optimalkan fasilitas di SMI kalau dilakukan manfaat bagi daerah banyak. Percepatan delivery infrastruktur, pelayanan fasilitas umum terselengara dengan cepat. Kalau dengan multiyear pembentukan sesuai dengan budget. Multiyear pengadaan berkali-kali, budget bertahap bisa 2-3 tahun," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.