Sri Mulyani: Pelunasan Pinjaman ke IDA Tak Bebani APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka gelaran International Development Association (IDA) Replenishment Meeting yang berlangsung di Ballroom Hotel Hyatt Yogyakarta, Rabu (14/12/2016). Pertemuan tersebut dihadiri oleh 70 negara donor dan penerima dana.

Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan ini bertujuan membahas dan menindaklanjuti strategi IDA 18 menuju target pencapaian 2030 sesuai dengan tema yang diusung, yaitu Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity. Selain itu, pertemuan tersebut juga memutuskan strategi pengalokasian pendanaan dan peningkatan sumber pembiayaan IDA 18.

"Dalam pertemuan ini negara-negara donor menyampaikan secara formal komitmen dana yang akan diberikan untuk mendukung program dan IDA berharap mencapai US Dollar 70 miliar," ujar Sri Mulyani.

Saat ini Indonesia sudah tidak lagi menjadi anggota IDA. Indonesia sudah menjadi graduate country yang berimplikasi pada tidak lagi meminjam kepada IDA, akan tetapi melunasi cicilan pinjaman lunak sewaktu masih menjadi anggota dan berkontribusi kepada sebagian negara penerima.

Sebagai graduate country, tuturnya, Indonesia berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA dalam rangka pengentasan kemiskinan global. Berdasarkan data per 31 Agustus 2016, dari 173 negara anggota IDA, Indonesia memiliki 229.403 votes atau 0,88 persen voting power dan tergabung dalam SEAVG yang mempunyai total suara 2,97 persen.

Sri Mulyani juga menegaskan pelunasan pinjaman ke IDA tidak akan membebani APBN karena jangka waktu pelunasan tergolong lama, yakni sampai 10 tahun mendatang. "Proses pembayarannya akan dilakukan dalam APBN," kata dia.

Indonesia menjadi anggota IDA pada 1968 sampai dengan semester pertama 2016. Manfaat yang diperoleh ketika menjadi anggota IDa adalah mendapat pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$ 2.744,5 juta dan hibah sebesar US$ 412,5 juta.

Dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, antara lain, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan. (Switzy Sabandar/Gdn)