Sukses

Inikah Riset JP Morgan yang Bikin RI Putuskan Kerja Sama?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk menghentikan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA. Ini terkait hasil riset JP Morgan Chase Bank yang dinilai berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pemutusan kerja sama ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Utama JP Morgan Chase Na tertanggal 9 Desember 2016 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono.

"Pemutusan kontrak kerja sama dimaksud efektif berlaku 1 Januari 2017," demikian keterangan surat tersebut, seperti dikutip dari situs Kemenkeu.go.id, Senin (2/1/2017).

Lalu, riset manakah yang dimaksud pemerintah?

Melansir laman Baron Asia yang dipublikasikan pada November lalu, JP Morgan memang mengubah alokasi portofolio strategis ekuitas negara-negara berkembang.

Lembaga keuangan ini menurunkan status Brasil dari Overweight ke Netral. Bahkan, posisi Indonesia turun dua peringkat dari Overweight ke Underweight, dan Turki dari Netral ke Underweight.

Namun, JP Morgan tak menjelaskan secara rinci alasan melakukan penurunan posisi Indonesia dan Brasil.

Lembaga ini hanya menyatakan usai pemilu di Amerika Serikat (AS), imbal hasil obligasi 10 tahun telah bergerak dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen.

"Pasar obligasi mulai price in dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan defisit yang lebih tinggi. Peningkatan volatilitas ini meningkatkan premi risiko negara berkembang (seperti Brasil, Indonesia) dan berpotensi menghentikan atau membalikkan aliran (modal) ke fixed income negara berkembang," demikian penjelasan riset JP Morgan, Senin (2/1/2017).

Baron menyebut pasar negara berkembang cukup tenang di tahun 2016 dan risiko kredit Indonesia dengan mengukur CDS jauh di bawah tingkat tahun lalu. Namun, kondisi berubah usai Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS.

Kekhawatiran tentang Indonesia juga antara lain dipicu meningkatnya ketegangan sosial dan politik di Indonesia.

Negara dengan jumlah umat muslim dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ini sempat diguncang aksi protes terhadap salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama.

Pada 2016, investor asing melakukan aksi beli di pasar saham Indonesia mencapai US$ 2,4 miliar. Namun, sejalan dengan peningkatan imbal hasil obligasi AS, bisa memungkinkan investor asing menarik dananya dari Indonesia.

Artikel Selanjutnya
Tutup Seluruh Gerai, Pengelola 7-Eleven Tak Perlu Lapor Kemendag
Artikel Selanjutnya
6 Negara Ini Bangun Ekonomi dari Pekerja Usia Tua