Bukan Soal Pekerja, Pengusaha Ungkap Ini Masalah Utama di BUMN

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai persoalan mendasar yang ada dalam badan usaha milik negara (BUMN) bukan terletak pada para pimpinan atau tenaga kerja lokal maupun asing.

Melainkan, kesalahan dalam tata kelola perusahaan dan kepentingan politik yang dibaurkan dalam urusan bisnis.

Ini diungkapkan Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI, Anggawira yang mengatakan, akar persoalan dari perusahaan pelat merah bukan terletak pada tenaga kerja baik asing maupun lokal sebagai pengelolanya.

"Namun permasalahan terletak pada tata kelola perusahaan dan banyaknya kepentingan politik yang dicampur adukan dalam pekerjaan,” papar Anggawira, Jumat (6/1/2017).

Menurut dia, Indonesia tidak perlu mencontek strategi dengan mempekerjakan pekerja asing untuk meningkatkan kinerja perusahaan negara.

"Perusahaan asing dengan value bisnis yang mapan di dunia, dan memiliki cabang di Indonesia justru berharap tenaga kerja Indonesia semakin siap secara teknis dan behavior untuk mengambil alih,”  imbuh pengusaha muda tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia agar dapat setara dengan pekerja profesional dari luar negeri, Anggawira  merasa perlu adanya jenjang leadership yang dinamis sesuai kondisi pasar dan bukan mempekerjakan pekerja asing untuk memimpin jabatan-jabatan penting dalam perusahaan BUMN.

“Karena itu saya katakan perlunya jenjang leadership development yang disiapkan sesuai dengan kondisi market, sosial, dan politik di negara ini. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” kata Angga.

Angga menyebut bahwa BUMN juga ke depannya harus sinergi dan kolaborasi dengan swasta. agar bisa menghasilkan karya nyata.

"BUMN dan swasta harus sinergi. Semangat kolaborasi dan kerja sama harus kita bangun. Jangan sampai BUMN matikan swasta Ini yang banyak terjadi, anak cucu dan cicit BUMN hidup dari bisnis didalam BUMN ini harus diperhatikan pemerintah karena menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat," tutup Angga.