7 Rencana OJK untuk Dorong Sektor Jasa Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, OJK juga berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, OJK akan menerapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, mengoptimalkan program kerja yang telah digagas bersama industri keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

"Di antaranya program Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya," kata dia di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Kedua, bersama pemerintah akan menyempurnakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penyalurannya lebih terarah dan efektif.

"Selama ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan (66,8 persen) dan sebarannya juga masih terfokus di Pulau Jawa," kata dia.

Ketiga, OJK akan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Saat ini telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia. Tahun ini OJK menargetkan penambahan 41 TPAKD.

Keempat, OJK akan mendorong pemanfaatan model pembiayaan financial technologi (fintech).

"Kami, di akhir tahun lalu, telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Tujuan dari pengaturan ini adalah agar industri fintech dapat bertumbuh dengan tetap memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya," jelas dia.

Kelima, OJK mendorong penyaluran kredit perbankan. Tahun ini, OJK menargetkan pertumbuhan kredit 9-12 persen.

"Apabila berbagai pekerjaan rumah dan tantangan yang ada dapat kita selesaikan, kami yakin target yang ditetapkan bank tadi bisa dicapai," ungkap dia.

Keenam, OJK akan mendorong peran bank pembangunan daerah (BPD) bagi pembangunan daerah. Aset BPD seluruhnya sekitar  Rp 525 triliun.
 
"Melengkapi upaya ini, kami juga akan mendorong kerjasama antara BPD dengan bank-bank BUMN, serta bank lainnya, sehingga meningkatkan kapasitas BPD," ujar dia.

Terakhir, OJK akan mendorong peran pasar modal. "Tahun lalu, kita menyaksikan lonjakan yang signifikan dalam penghimpunan dana di pasar modal. Kami mengharapkan hal ini dapat ditingkatkan di tahun 2017," tutur dia.