Sukses

Inflasi Februari Bakal Rendah di DKI Jakarta

Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas di pasar akan menjaga inflasi Februari 2017.

Liputan6.com, Jakarta - Inflasi di DKI Jakarta mencatat 0,99 persen (mtm) pada Januari 2017. Inflasi ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata lima tahun di Januari yaitu 0,45 persen.

Meski begitu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Doni P. Joewono memperkirakan angka inflasi akan kembali terkendali pada Februari 2017.

"Memerhatikan berbagai kebijakan pemerintah terhadap komoditas terkait energi, perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta hingga Januari 2017, inflasi pada Februari 2017 diprakirakan tetap terkendali," kata Doni dalam keterangannya, Kamis (2/2/2017).

Doni mengaku, harga komoditas pangan terutama cabai rawit akan menurun, seiring dengan membaiknya pasokan. Harga komoditas pangan lainnya juga diprakirakan tetap stabil.

Pencabutan subsidi listrik 900VA yang dilakukan bertahap (Januari-Maret-Mei 2017) tidak memiliki dampak langsung terhadap inflasi Februari 2017. Adapun efeknya terhadap kenaikan komoditas lain, terutama produk-produk yang berasal dari industri rumahan akan tetap terkendali.

Berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan harga yang ada telah diperhitungkan dengan matang dan tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 4 persen plus minus satu persen.

Penguatan koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2017, terutama dari administered prices atau harga yang sudah ditetapkan pemerintah dan volatile food.

"Koordinasi kebijakan administered prices, terutama terkait dengan waktu penetapan kebijakan tersebut, agar tidak bersamaan dengan munculnya tekanan inflasi yang bersifat musiman," tambah Doni.

Sementara itu, tekanan inflasi volatile food diprakirakan berasal dari terbatasnya pasokan sejumlah bahan pangan. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. (Yas)‎

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini