Ancaman Ekonomi RI di 2017 Versi KSSK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mewaspadai beragam faktor eksternal dan internal yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia di 2017. Tekanan itu berasal dari kebijakan ekonomi pemerintahan Donald J. Trump sampai inflasi domestik yang berpotensi bergerak liar akibat kenaikan tarif listrik golongan 900 VA.

"Outlook 2017, pertumbuhan ekonomi lebih baik dan stabilitas sistem keuangan tetap terkendali," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Diakuinya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus mewaspadai berbagai risiko, baik faktor eksternal dan internal. Dari sisi
eksternal, sambung Sri Mulyani, faktor pemulihan ekonomi dunia yang belum stabil, dinamika pasar keuangan global yang sangat dipengaruhi ketidakpastian kebijakan AS.

Selain itu, rencana kenaikan Fed Fund Rate yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar, serta proses penyeimbangan ekonomi di China yang berpootensi menimbulkan tambahan risiko.

"Sedangkan dari sisi domestik, yang harus dicermati potensi kenaikan inflasi dari harga barang yang diatur pemerintah (administered price), fiskal, meningkatkan penerimaan negara, terutama pajak dan upaya pemerintah mengendalikan defisit APBN," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo melihat adanya tekanan inflasi dari harga barang yang diatur pemerintah, diantaranya pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 VA diperkirakan akan mendongkrak inflasi.

"Di 2017, diperkirakan pengurangan subsidi listrik 900 VA, penyesuaian biaya urus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), rencana menerapkan BBM satu harga. Inilah komponen administered prices," jelas dia.

Menurutnya, pemerintah dan BI sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tekanan inflasi dari administered prices. Keduanya sepakat untuk menjaga inflasi sesuai target BI, yakni 4 plus minus 1 persen hingga akhir tahun ini.

"Kalau ada tekanan inflasi di administered prices, kita harus kendalikan gejolak harga pangan. Diupayakan terkendali dengan cara penyesuaian harga administered prices dilaksanakan saat kondisi lain terjaga, sehingga target bisa tercapai," terang Agus. (