Sukses

Pilkada Dua Putaran Bikin Investor Tahan Investasinya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di sejumlah daerah adalah membuat investor menahan diri untuk masuk ke Indonesia.

Meski, Darmin menegaskan jika Pilkada bukan halangan bagi tumbuhnya investasi di tahun ini.

Darmin menilai wajar jika ada investor yang memutuskan untuk tetap menunggu setelah melihat hasil Pilkada 2017 yang berlangsung serentak pada 15 Februari.

Namun, dia menegaskan, hal yang terpenting sekarang bagaimana masyarakat Indonesia bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi di dalam negeri masih tetap kondusif.

"Ya tentu saja ada yang menunggu. Pada dasarnya yang penting kita firmed saja," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan terus berupaya untuk menarik minat investasi ke dalam negeri. Jika tidak ada upaya tersebut, maka selamanya investor akan menahan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Memang kita ini tidak boleh diam, karena kalau kita diam, orang akan menunggu," tandas dia.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo‎ menilai putaran kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 akan memberikan keuntungan bagi ekonomi ibu kota.

"Karena dari setiap kali Pilkada, dalam kajian kita, itu membantu ekonomi karena konsumsi masyarakat mengalami peningkatan. Kalau konsumsi meningkat maka mendukung pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Tak hanya dari sisi ekonomi, Agus juga memastikan penyelenggaraan Pilkada 2017 yang berlangsung aman menjadi penopang stabilnya nilai tukar rupiah. Relatif amannya pilkada itu dipandang investor menjadi satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan.

"Nilai rupiah menunjukkan pergerakan yang stabil, baik, ini berarti bentuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia, bahwa ada pesta demokrasi tetapi ekonomi tetap terjaga," tegas Agus.(Dny/Nrm)

 

Artikel Selanjutnya
Komisi XI Setujui Penetapan Perppu Akses Informasi Keuangan
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Beberkan ke DPR Sebab Pemerintah Harus Berutang