Sukses

Top 3 Bisnis: Petik Bintang, Jalan Tertinggi di Trans Papua Barat

Pemerintah membangun trans Papua dengan harapan mempermudah akses masyarakat setempat.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Maklum, selama ini meski memiliki sumber kekayaan alam yang banyak, wilayah ini dinilai masih sedikit terabaikan.

Gencarnya pembangunan infrastruktur, salah satunya terkait jalan. Pemerintah membangun trans Papua dengan harapan mempermudah akses masyarakat setempat.

Ialah Petik Bintang lokasi tertinggi dari Trans Papua Barat. Jalan ini berada di kilometer 259 antara Sorong (km 0) ke arah Manokwari. Jalan ini berada di ketinggian 1.001 meter di atas permukaan laut.

Artikel tentang perkembangan jalan trans Papua Barat ini pun menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis.

Lengkapnya, simak rangkuman 3 berita paling dicari, selain soal jalan trans Papua Barat, Selasa (21/2/2017):

1. Inilah Petik Bintang, Jalan Tertinggi di Trans Papua Barat

Pembangunan Trans Papua Barat melintasi hutan, sungai bahkan sampai bukit. Akan tetapi, tak banyak yang tahu di mana lokasi tertinggi dari jalan ini.

Ialah Petik Bintang lokasi tertinggi dari Trans Papua Barat. Jalan ini berada di kilometer 259 antara Sorong (km 0) ke arah Manokwari. Jalan ini berada di ketinggian 1.001 meter di atas permukaan laut. Jalan ini, menjadi salah satu jalan yang berat pengerjannya.

Kondisi saat ini, jalan tersebut sudah terbuka karena bisa dilewati mobil. Namun, jalan ini masih berlapis tanah dan batu sehingga tak sembarang mobil melintas.

Di sisi kanan dan kiri jalan nampak tembok batu yang menunjukan  jalan ini adalah bukit yang dibelah. Tak hanya tembok bukit, namun juga terlihat pemandangan hijau dan jika ditengok lebih dekat bersinggungan langsung dengan jurang. Berita selengkapnya di sini.

2. Freeport: Kami Siap ke Arbitrase

PT Freeport Indonesia memilih untuk menempuh jalur arbitrase jika negosiasi dengan pemerintah tidak menemukan titik temu. Freeport Indonesia tidak ingin melepas status Kontrak Karya (KK) dan mengubahnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan, saat ini Freeport sedang melakukan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia tekait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan segala hal yang diatur didalamnya. "Kami tetap ingin bekerjasama dengan pemerintah. Kami juga berkomitmen untuk berunding dengan pemerintah," kata Adkerson, di Jakarta, Kamis (20/2/2017).

Ia melanjutkan, pemerintah telah menerbitkan reko‎mendasi izin ekspor konsentrat kepada Freeport Indonesia. Namun perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak menerima keputusan tersebut. Alasannya, Freeport masih ini bernegosiasi dalam perubahan status yang dijadikan syarat pemerintah agar Freeport bisa mengekspor konsentrat. Berita selengkapnya di sini.

3. Begini Komentar Pengembang soal Program Rumah Tanpa DP

Program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah dari pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengundang reaksi sejumlah kalangan. Setelah Bank Indonesia (BI) menilai program tersebut menyalahi aturan, kini giliran pengembang rumah angkat bicara terkait rumah DP nol rupiah itu.

Informasi sebelumnya program rumah bagi masyarakat Jakarta yang ditawarkan paslon tersebut nol persen. Kemudian BI menyebut program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV). Setelah diperingatkan otoritas, Anies mengklarifikasi program rumah yang dimaksud nol rupiah bukan nol persen.

Atas program paslon nomor tiga ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menilai program rumah tanpa DP itu sebagai sebuah janji kampanye yang tidak realistis. Dalam peraturan BI tentang LTV, uang muka kredit kepemilikan rumah pertama ditetapkan sebesar 15 persen.

"Jadi kalau nol rupiah atau nol persen, kita harus balik lagi ke aturan BI soal LTV, yakni wajib DP minimal 15 persen. Lagipula kalau nol rupiah uang mukanya, maka harga rumah juga nol dong, rumahnya tidak ada atau gratis dari mereka (Anies-Sandi)," kata Eddy saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (19/2/2017). Berita selengkapnya di sini.


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.