Sukses

Pemerintah Lanjutkan Negosiasi dengan Freeport

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Negosiasi dilakukan untuk mencari jalan keluar penerapan kebijakan hilirisasi.

Pantauan Liputan6.com di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/3/2017), rombongan Freeport yang diwakili Direktur Freeport Clementino Lamury dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas tiba di kantor yang terletak di Jalan Merdeka Selatan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat dikonfirmasi, Tony mengungkapkan, kedatangannya ke kantor yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut untuk melanjutkan negosiasi. Pekan lalu, Kementerian ESDM juga telah menggelar negosiasi.

‎"Iya (negosiasi), tapi nanti saja," kata Tony, sebelum bernegosiasi, di lobi gedung utama Kementerian ESDM.

Saat ditanyakan lebih lanjut terkait poin yang akan dibahas dalam negosiasi‎, pihak Freeport belum mau membuka informasi. Pasalnya, akan dibahas terlebih dahulu dengan tim negosiasi dari Kementerian ESDM.

"Boleh minta waktu enggak, kita kan mau ketemu dulu (negosiasi). Nanti ya (setelah negosiasi)," tutur Clementino.

Sebelumnya, Ketua tim negosiasi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji mengatakan, dalam proses negosiasi dengan perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut, pemerintah tidak hanya membahas masalah tata kelola pertambangan yang dijalankan Freeport.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Freeport kami tidak melihat kepentingan Freeport," ucap Teguh, pekan lalu.‎

Teguh melanjutkan, untuk proses negosiasi kali ini pemerintah ingin‎ menyelesaikan masalah keberadaan Freeport secara keseluruhan di Papua. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Menteri Ignasius Jonan, proses negosiasi mengedepankan kepentingan Papua.

"Kami tidak melihat kepentingan Freeport, tapi Papua secara keseluruhan. Pak Menteri dalam keteranganya, (apa) yang dibutuhkan demi kepentingan Papua," ungkap Teguh.

 

Artikel Selanjutnya
BEI Segera Ajukan Konsep Pra-Penutupan Perdagangan Saham ke OJK
Artikel Selanjutnya
Menpar Ancam Pengusaha Hotel yang Naikkan Tarif 10 Kali Lipat