Top 3: Harta 4 Orang Kaya RI Sama 100 Juta Orang Miskin

20170220-Sri Mulyani Ungkap Problem Defisit Anggaran-Jakarta — Menkeu Sri Mulyani menjadi pembicara dalam seminar Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2). Seminar itu diselenggarakan Poksi XI Faksi Partai Golkar DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Hingga kini, masih banyak negara yang mengalami ketimpangan antara warga miskin dan kaya. Demikian pula Indonesia.

Meski memiliki pertumbuhan ekonomi negara yang cukup baik, namun ketimpangan harta antara warga miskin dan kaya masih cukup tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan perekonomian apabila diurus secara serius. Pengelolaan yang tak serius dinilai menjadi penyebab ketimpangan tersebut.

Perhatian Sri Mulyani terhadap ketimpangan ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Rabu (15/3/2017):

1. Menkeu Tak Kaget Harta 4 Orang Kaya RI Sama 100 Juta Orang Miskin

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan perekonomian apabila diurus secara serius. Akan tetapi faktanya jauh dari yang diharapkan sehingga muncul ketimpangan ekonomi yang cukup lebar antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia.

Dia menyoroti masalah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) importir yang tidak ada hubungannya dengan ikan maupun daging. Dokumennya justru atas barang elektronik dengan tujuan guna mengelabui petugas pajak dan bea cukai.

"Di Indonesia persoalan administrasi saja sudah menggambarkan betapa Republik ini tidak diurus secara serius. Orang bisa seenaknya sendiri dan nothing happened, dan kalau negara ini diurus sekadarnya, jangan protes kalau Republik ini jadi Republik sekadarnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (14/3/2017). Berita selengkapnya di sini.

2. Perusahaan Transportasi Online Harus Segera Daftarkan Kendaraan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh perusahaan transportasi online untuk segera menerapkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016. Salah satu aturan yang ingin segera diaplikasikan adalah persyaratan bagi perusahaan aplikasi untuk mendaftarkan kendaraan yang beroperasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan, sejauh ini hanya 10 persen dari jumlah kendaraan angkutan sewa online yang beroperasi di wilayah Jakarta mendaftarkan diri dan memiliki izin beroperasi.

“Contohnya, aplikasi Grab Car yang dikelola oleh PT Solusi Transport Indonesia. Jumlah kendaraan yang kita identifikasi ada 5.110 kendaraan, yang sudah berizin untuk wilayah DKI Jakarta baru 347 kendaraan. Berarti ada 4.763 kendaraan yang tidak izin”, papar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2017). Berita selengkapnya di sini.

3. KRL Bakal Sampai Rangkasbitung pada Akhir Bulan Ini

Penantian panjang masyarakat yang tinggal di Rangkasbitung, Lebak Banten untuk bisa menikmati KRL Commuter Line akhirnya berakhir. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akhirnya menambah layanan KRL Commuter Line hingga Rangkasbitung pada Maret 2017 ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menjelaskan, pengoperasian KRL Commuter Line ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kereta api bagi masyarakat.

"Pembangunan elektrifikasi lintas Maja-Rangkasbitung sepanjang kurang lebih 17,6 kilometer (km) ini merupakan bagian dari program pembangunan jalur ganda elektrifikasi lintas Tanahabang – Rangkasbitung sepanjang 62,7 km dalam rangka mendukung pengoperasian KRL Commuter Line lintas Tanahabang-Rangkasbitung," kata Prasetyo dalam keterangannya, Senin (13/3/2017). Berita selengkapnya di sini.